PTUN
Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang gugatan yang diajukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Senin (7/5). Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan HTI karena menilai surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur.
Dengan ditolaknya gugatan tersebut maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan status badan hukum HTI dinyatakan tetap berlaku.
Pihak tergugat saat mendengarkan putusan hakim dalam sidang gugatan yang diajukan HTI di PTUN, Jakarta, Senin (7/5).
Pihak penggugat saat mendengarkan putusan hakim dalam sidang gugatan yang diajukan HTI di PTUN, Jakarta, Senin (7/5).
Suasana sidang putusan terkait gugatan HTI terhadap surat keputusan Kemenkumham di PTUN, Jakarta, Senin (7/5).
Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang gugatan yang diajukan HTI di PTUN, Jakarta, Senin (7/5).
Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang gugatan yang diajukan HTI di PTUN, Jakarta, Senin (7/5).
Meski merasakan adanya kejanggalan dalam putusan yang tidak menerima gugatan PDIP itu
Baca Selengkapnya
PDIP belum mengetahui langkah hukum ke depan pasca PTUN menolak gugatan tersebut.
Baca Selengkapnya
Gugatan PDIP terkait pencalonan Gibran sebagai wapres Prabowo sebelumnya ditolak PTUN Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Ronny Berty Talapessy merespons putusan PTUN tersebut.
Baca Selengkapnya
Sidang ini ditunda sampai 24 Oktober 2024. Tepat empat hari setelah pelantikan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Gugatan PDIP terhadap KPU itu masuk ke PTUN Jakarta sejak April 2024.
Baca Selengkapnya
Empat kader PDIP menggugat SK kepengurusan partainya ke PTUN.
Baca Selengkapnya
Empat orang kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti Pepen Noor, Ungut, Ahmad dan Endang Indra Saputra.
Baca Selengkapnya
Sidang etik Nurul Ghufron dijadwalkan berlangsung pada Jumat (6/9).
Baca Selengkapnya
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh hakim konstitusi Anwar Usman.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, keputusan PTUN tersebut akan berimplikasi panjang.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi