Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi melihat sampel container yang berisi barang kerajinan yang akan diekspor di Balai Karantina di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (23/7).
Hari kedua masuk kerja, Menteri Yuddy gelar sidak ke 5 tempat
Yuddy Chrisnandi
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menyalami petugas loket di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Kamis (23/7).
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi didampingi Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi saat sidak di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Kamis (23/7).
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat meninjau pelayanan publik di Kantor BPJS Kesehatan, Kamis (23/7).
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menyapa anak kecil saat meninjau pelayanan publik di Kantor Imigrasi, Jakarta Barat, Kamis (23/7).
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi berdialog dengan pengunjung yang komplain masalah nomor antrean saat meninjau pelayanan publik di Kantor Imigrasi, Jakarta Barat, Kamis (23/7).
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (23/7).
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi didampingi para pejabat Kementerian PANRB dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (23/7).
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menerima kue dari pasien gagal ginjal dan lupus Viara saat meninjau pelayanan publik di RSCM, Kamis (23/7).
Sikap netral untuk mencegah spekuliasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu.
Baca SelengkapnyaPuluhan PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui liburan ke Thailand.
Baca SelengkapnyaSelama masa aktif menjabat, peserta memiliki kewajiban membayar iuran sebesar 3,25 persen dari gaji pokok.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, membuka usaha dapat memberikan penghasilan berlipat dibanding ASN dengan gaji standar.
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaUntuk cuti sakit yang lebih dari satu hari, PNS diwajibkan untuk membuat permohonan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Baca SelengkapnyaPemerintah Hong Kong akan memberlakukan pembatasan penggunaan aplikasi WhatsApp bagi pegawai negeri sipil saat menggunakan komputer.
Baca SelengkapnyaRini juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga instrumen hukum untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas.
Baca SelengkapnyaPasar Rumput akan diprioritaskan untuk para guru dan pegawai negeri sipil (PNS) yang dapat menunjukkan slip gaji sebagai syarat.
Baca SelengkapnyaProses penataan PNS di Kementerian baru atau pecahan tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun ini.
Baca SelengkapnyaJodi Mahardi menyampaikan hak dan aturan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kemenko Marves akan tetap dipenuhi.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Prabowo, ada rencana untuk menambah jumlah kementerian menjadi 46, yang sebelumnya hanya 34.
Baca Selengkapnya