RUU Keistimewaan DIY
Presiden SBY bersalaman dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (10/10). Gubernur dan Wagub DIY ditetapkan setelah UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada 31 Agustus 2012 lalu.
Presiden SBY saat melantik Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur Pakualam IX di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (10/10). Gubernur dan Wagub DIY ditetapkan setelah UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada 31 Agustus 2012 lalu.
Presiden SBY saat melantik Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur Pakualam IX di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (10/10). Gubernur dan Wagub DIY ditetapkan setelah UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada 31 Agustus 2012 lalu.
Presiden SBY saat melantik Wakil Gubernur Pakualam IX di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (10/10). Gubernur dan Wagub DIY ditetapkan setelah UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada 31 Agustus 2012 lalu.
Presiden SBY saat melantik Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur Pakualam IX di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (10/10). Gubernur dan Wagub DIY ditetapkan setelah UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada 31 Agustus 2012 lalu.
Presiden SBY melantik Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (10/10). Gubernur dan Wagub DIY ditetapkan setelah UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada 31 Agustus 2012 lalu.
Presiden SBY dan Ibu Ani berpose bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur Pakualam IX berserta istri saat usai pelantikan gubernur DIY di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (10/10). Gubernur dan Wagub DIY ditetapkan setelah UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada 31 Agustus 2012 lalu.
Hal ini disampaikan Jovi saat mengadu kepada Komisi III DPR usai dibui karena mengkritik Nella Maresella.
Baca Selengkapnya
PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca Selengkapnya
Sesuai dengan Undang-Undang tentang KPK anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang.
Baca Selengkapnya
Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan total perputaran uang judi online di Indonesia mencapai Rp900 triliun selama tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, jangan hanya soal keburukan yang diperlihatkan karena ia menilai banyak negara
Baca Selengkapnya
“Saya sampaikan secara tegas ke pak menteri pendidikan ‘pak ini zonasi harus dihilangkan,” kata Gibran.
Baca Selengkapnya
Sebagian besar dari mereka ditangkap di daerah Sumatera Barat (Sumbar).
Baca Selengkapnya
Bid Propam terus melakukan pemeriksaan terhadap Ipda Muhammad Idris dan Aiptu Amiruddin terkait kasus guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito Supriyani.
Baca Selengkapnya
Ada 73 keluarga korban yang menuntut restitusi. Permohonan itu sendiri diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Baca Selengkapnya
Sosok pegawai perusahaan tambang itu bernama Paramita Titania.
Baca Selengkapnya
Yusril membuka peluang untuk membahas penyusunan UU tentang pemindahan narapidana bersama DPR.
Baca Selengkapnya
Kepolisian menangkap kurang lebih lima orang dari rumah tersebut.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi