Bawaslu
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan (kanan) dan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memberikan pemaparan saat diskusi dengan wartawan membahas persoalan seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (14/11). Bawaslu menilai masih banyak DPT ganda dan bermasalah di berbagai daerah dan mendesak KPU untuk menyelesaikan permasalahan DPT.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan (kanan) dan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memberikan pemaparan saat diskusi dengan wartawan membahas persoalan seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (14/11). Bawaslu menilai masih banyak DPT ganda dan bermasalah diberbagai daerah dan mendesak KPU untuk menyelesaikan permasalahan DPT.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan memberikan pemaparan saat diskusi dengan wartawan membahas persoalan seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (14/11). Bawaslu menilai masih banyak DPT ganda dan bermasalah diberbagai daerah dan mendesak KPU untuk menyelesaikan permasalahan DPT.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan (kanan) dan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memberikan pemaparan saat diskusi dengan wartawan membahas persoalan seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (14/11). Bawaslu menilai masih banyak DPT ganda dan bermasalah diberbagai daerah dan mendesak KPU untuk menyelesaikan permasalahan DPT.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ingin mempertahankan status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen.
Baca Selengkapnya
Frederik Fransiskus Baba menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk pelanggaran berat yang mencampuradukkan agama dengan politik.
Baca Selengkapnya
Ia berpendapat bahwa format konten video pendek di TikTok memudahkan penonton untuk memahami pesan dengan cepat.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan pelibatan ketiganya dalam kampanye dan politisasi SARA.
Baca Selengkapnya
Bawaslu menyebut, menurunnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta harus menjadi refleksi bersama.
Baca Selengkapnya
meminta pihak yang merasa dirugikan atas keputusan KPU yang melakukan diskualifikasi agar menempuh upaya hukum.
Baca Selengkapnya
Bawaslu melaporkan sudah menerima 1.500 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 per 1 Desember.
Baca Selengkapnya
Dengan adanya penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada tersebut. Maka, perlu dilakukannya refleksi hingga evaluasi.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan aturan, untuk Pilkada yang dimenangkan oleh kotak kosong maka akan dilakukan Pemilu ulang di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Bawaslu menyebut angka tersebut menjadi bukti banyaknya upaya pelanggaran aturan di Pilkada serentak 2024, yang sudah dilakukan pencegahan.
Baca Selengkapnya
Jenis pelanggaran berdasarkan laporan dan temuan seperti dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Selengkapnya
Penolakan menggelar 26 PSU itu setelah KPU mengkaji rekomendasi Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi