Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat Paripurna tersebut membahas berbagai agenda salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja
DPR
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan tentang RUU Cipta Kerja kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan pandangan akhir fraksi-fraksi tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).
Pimpinan Sidang yang juga Wakil Pimpinan DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu dan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang disaksikan Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), Wakil Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan) dan Rachmad Gobel saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) usai mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pandangan akhir Pemerintah mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani yang disaksikan Wakil Pimpinan DPR, Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmad Gobel saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan salam kepada Anggota DPR disaksikan Pimpinan DPR saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).
Dengan kenaikan PPN 12%, maka biaya operasional sekolah akan melonjak. Pupuslah harapan anak anak bangsa mampu bersaing dengan global.
Baca SelengkapnyaRikwanto menyinggung soal penanganan yang begitu lama. Padahal, saksi, barang bukti hingga lokasi kejadian sudah dimiliki secara lengkap
Baca SelengkapnyaKetua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly tidak menjadikan alasan pemaaf kepada anak bos toko roti
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Pemerintah meningkatkan kesiagaan menyusul Indonesia sedang menghadapi cuaca ekstrem.
Baca SelengkapnyaVerrell Bramasta melakukan kunjungan ke berbagai tempat di Dapil VII Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
Baca SelengkapnyaDia berharap Kortas Tipikor dapat berkolaborasi dengan Kejagung dan KPK dalam memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaDPR meminta Pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur mitigasi kebencanaan demi menjaga keselamatan masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut, bahwa partainya pandai dalam hal olah-mengolah strategi politik.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pentingnya penguatan Kurikulum Pendidikan Olahraga di sekolah.
Baca Selengkapnya"Jangan kemudian, kita bebaskan yang ini (Bali Nine) kan ditahan di sana (Australia) cuma nelayan-nelayan yang menangkap ikan kecil-kecil."
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menginginkan agar ada aturan yang ketat terkait pemberian donasi dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaPPN 12 persen hanya berlaku untuk konsumen yang membeli barang-barang yang masuk dalam kategori mewah.
Baca Selengkapnya