Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

DPR

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat Paripurna tersebut membahas berbagai agenda salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan tentang RUU Cipta Kerja kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan pandangan akhir fraksi-fraksi tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Pimpinan Sidang yang juga Wakil Pimpinan DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu dan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang disaksikan Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), Wakil Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan) dan Rachmad Gobel saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) usai mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pandangan akhir Pemerintah mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani yang disaksikan Wakil Pimpinan DPR, Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmad Gobel saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Suasana Rapat Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan salam kepada Anggota DPR disaksikan Pimpinan DPR saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Kenaikan PPN 12 % Berpotensi Hambat Akses Pendidikan di Sekolah Berstandar Internasional
Kenaikan PPN 12 % Berpotensi Hambat Akses Pendidikan di Sekolah Berstandar Internasional

Dengan kenaikan PPN 12%, maka biaya operasional sekolah akan melonjak. Pupuslah harapan anak anak bangsa mampu bersaing dengan global.

Baca Selengkapnya
Rikwanto Sentil Keras Polisi Baru Tangkap Anak Bos Toko Roti: No Viral, No Justice, No Attention!
Rikwanto Sentil Keras Polisi Baru Tangkap Anak Bos Toko Roti: No Viral, No Justice, No Attention!

Rikwanto menyinggung soal penanganan yang begitu lama. Padahal, saksi, barang bukti hingga lokasi kejadian sudah dimiliki secara lengkap

Baca Selengkapnya
George Anak Bos Toko Roti Diduga Punya Keterbelakangan IQ, DPR: Jangan Sampai jadi Alasan Pemaaf
George Anak Bos Toko Roti Diduga Punya Keterbelakangan IQ, DPR: Jangan Sampai jadi Alasan Pemaaf

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly tidak menjadikan alasan pemaaf kepada anak bos toko roti

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR: Pemerintah Harus Bentuk Tim Cepat Tanggap Darurat di Tengah Cuaca Ekstrem
Pimpinan DPR: Pemerintah Harus Bentuk Tim Cepat Tanggap Darurat di Tengah Cuaca Ekstrem

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Pemerintah meningkatkan kesiagaan menyusul Indonesia sedang menghadapi cuaca ekstrem.

Baca Selengkapnya
Verrel Bramasta Rencana Dirikan PAUD bagi anak-anak Kurang Mampu di Daerah Pemilihannya
Verrel Bramasta Rencana Dirikan PAUD bagi anak-anak Kurang Mampu di Daerah Pemilihannya

Verrell Bramasta melakukan kunjungan ke berbagai tempat di Dapil VII Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Baca Selengkapnya
Sahroni soal Kortas Tipikor Polri: Bersihkan Mulai dari Internal
Sahroni soal Kortas Tipikor Polri: Bersihkan Mulai dari Internal

Dia berharap Kortas Tipikor dapat berkolaborasi dengan Kejagung dan KPK dalam memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya
Indonesia Dilanda Cuaca Ekstrem, DPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Infrastruktur Kebencanaan
Indonesia Dilanda Cuaca Ekstrem, DPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Infrastruktur Kebencanaan

DPR meminta Pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur mitigasi kebencanaan demi menjaga keselamatan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Bahlil: Jangan Ajarin Strategi Olah Mengolah, Golkar Seng Ada Lawan
Bahlil: Jangan Ajarin Strategi Olah Mengolah, Golkar Seng Ada Lawan

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut, bahwa partainya pandai dalam hal olah-mengolah strategi politik.

Baca Selengkapnya
Dukung Kurikulum Olahraga, DPR: Harus Diawasi Berkala untuk Bentuk Pola Hidup Sehat dan Kurangi Obesitas
Dukung Kurikulum Olahraga, DPR: Harus Diawasi Berkala untuk Bentuk Pola Hidup Sehat dan Kurangi Obesitas

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pentingnya penguatan Kurikulum Pendidikan Olahraga di sekolah.

Baca Selengkapnya
DPR Pertanyakan Pemindahan Napi Bali Nine ke Australia jadi Upaya Pemerintah Setop Hukuman Mati?
DPR Pertanyakan Pemindahan Napi Bali Nine ke Australia jadi Upaya Pemerintah Setop Hukuman Mati?

"Jangan kemudian, kita bebaskan yang ini (Bali Nine) kan ditahan di sana (Australia) cuma nelayan-nelayan yang menangkap ikan kecil-kecil."

Baca Selengkapnya
Komisi III Dorong Aturan Ketat untuk Pemberian Donasi Publik
Komisi III Dorong Aturan Ketat untuk Pemberian Donasi Publik

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menginginkan agar ada aturan yang ketat terkait pemberian donasi dari masyarakat.

Baca Selengkapnya
Usai Bertemu Prabowo, DPR: Kenaikan PPN 12% Hanya Khusus Barang Mewah
Usai Bertemu Prabowo, DPR: Kenaikan PPN 12% Hanya Khusus Barang Mewah

PPN 12 persen hanya berlaku untuk konsumen yang membeli barang-barang yang masuk dalam kategori mewah.

Baca Selengkapnya