Ahok sebut Sunny tak bisa pengaruhi kebijakan soal Raperda zonasi

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kuasa hukum anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi, Krisna Murti menyebut, ada kerabat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembahasan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan Raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Krisna menjelaskan, Sunny Tanuwidjaja berperan mengatur pertemuan antara Sanusi dan pihak Agung Podomoro Land.

Menyikapi hal tersebut, Ahok membantah jika Sunny kerabatnya. Ia juga sudah menanyakan kepada Sunny, apakah benar tuduhan tersebut, yang menyebut dirinya mengatur pertemuan antara DPRD dan pihak APL.

"Dia sudah bilang enggak pernah lakuin apa-apa trus dia juga jawab, 'emangnya gila apa bisa ngatur elu, elu keras kepala kayak gitu'," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (6/4).

Orang lain juga bertanya?

"Saya mau tanya, siapa yang bisa ngatur saya coba, saya enggak disenengin karena enggak bisa diatur. Dia (Sunny) juga salah satu sepupunya konglomerat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ahok menjelaskan jika Sunny yang merupakan lulusan universitas di Amerika, bukan pribadi yang suka macam-macam. Ahok pun tidak yakin jika Sunny akan menjual namanya.

Menurutnya, jika Sunny benar menjual namanya, hal tersebut bisa dilaporkan ke KPK. Meski dekat dengan dirinya, Ahok mengatakan, Sunny tidak dapat mengubah kebijakannya.

"Toh kalau jual saya enggak bisa ngerubah kebijakan saya buat apa? Makanya saya bilang, serahkan ke KPK saja, kalau memang dia jual saya, biar KPK yang ngurus. Kita ga bisa duga-duga," ujarnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku heran, kenapa ada pihak yang mencoba menyudutkannya dengan memainkan isu kedekatan Sunny dengan dirinya. Hal ini mengingatkannya ketika ada anak petinggi Artha Graha yang magang di kantornya dan dicurigai membawa kepentingan.

"Kayak dulu ada orang curiga, ini ada anak dirut Artha Graha (Melvani Kasih) ikut magang ke sini. Saya bagaimana curiga sama dia, dia yang mendesain ngotot, bapaknya boleh kurang dari 15 persen (kontribusi tambahan). Dengan kontribusi itu, semua LRT selesai tanpa APBD. Kami curiga enggak sama anak yang ngomong kayak gitu?" pungkas Ahok.

(mdk/eko)