Anies Akui Gunakan Dana KLB Peninggalan Ahok Untuk Revitalisasi JPO

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya menggunakan dana koefisien lantai bangunan (KLB) untuk revitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Dia mengaku, hanya memanfaatkan sisa dana KLB dari pemerintahan sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kita memiliki sisa yang cukup banyak dari KLB yang sebelumnya, cukup banyak, dan harus diapakan. Iya dimanfaatkan," katanya di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut tidak hanya ketiga JPO itu saja yang menggunakan KLB. Nantinya, beberapa revitalisasi JPO pada 2019 juga memanfaatkan dana tersebut. Diantaranya JPO Pasar Minggu dan jembatan gantung Daan Mogot.

"Stok itu sudah ada sebelumnya. Jadi, itu udah ada, lalu kita manfaatkan," jelasnya.

Sementara, itu Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho mengatakan, revitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) Bundaran Senayan, Polda Metro Jaya dan Gelora Bung Karno (GBK) menggunakan anggaran dari swasta senilai Rp 53 miliar.

Dia menyebut anggaran itu dari dana koefisien lantai bangunan (KLB) dari PT Permadani Khatulistiwa Nusantara.

"Tentunya kalau ada KLB itu lumayan. Fungsinya untuk masyarakat ada tapi tidak membebani dari APBD," kata Hari di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

Sebelumnya, Koordinator Sahabat Anies Baswedan-Sandiaga Uno atau Anies-Sandiaga, Anggawira mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait dengan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur sebagai bagian kontribusi atas koefisien lantai bangunan (KLB).

"Pembiayaan dari sumber dana non-APBD, seperti lewat dana CSR yang dilakukan pihak swasta ini membuat pemprov DKI terkesan tidak transparan dan akuntabel," kata Koordinator Sahabat Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Anggawira, Minggu 9 April 2017, seperti dikutip dari Antara.

Kebijakan dari Pemprov DKI tersebut, menurutnya, dinilai gagal paham karena dana CSR tersebut seharusnya dapat diputuskan bersama penggunaannya dalam forum CSR. Selain itu, dana CSR harus masuk terlebih dulu dalam mekanisme APBD.

Anggawira menyebutkan, proyek pembangunan ini seharusnya dilakukan lewat sebuah sistem tender, dengan mekanisme yang jelas guna menghindari penyalahgunaan dana.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com