Disparbud Akui Ada Miskomunikasi Soal Pemberian Penghargaan Adikarya Colosseum
Merdeka.com - Penghargaan Adikarya yang diterima Diskotek Colosseum sempat menuai polemik. Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sri Haryati, menjelaskan ada miskomunikasi terkait penghargaan itu.
"Iya (adanya miskomunikasi) jadi yang tadi disampaikan bahwa sebetulnya pernah ada surat teguran terhadap industri pariwisata tersebut tapi kenapa kok itu tidak diberikan kepada tim penilai, kepada yang menangani masalah penganugerahan," jelas Sri di Ruang Rapat Komisi B, Jakarta, Senin (23/12).
Sri mengatakan, surat teguran itu berasal dari hasil razia BNN Provinsi DKI pada Oktober 2019 lalu. Isinya merekomendasikan pembinaan kepada Diskotek Colosseum di Hotel 1001.
-
Siapa yang mengumumkan pembatalan konser? Konser yang bertajuk 'Dua Lipa Radical Optimism Tour in Jakarta' ini telah diumumkan pembatalannya oleh penyanyi asal Amerika Serikat tersebut melalui akun media sosial X.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa isi surat pernyataan kesalahan? Surat pernyataan kesalahan biasanya berisi pengakuan secara terbuka atas kesalahan yang telah dilakukan, diikuti dengan penjelasan mengenai alasan atau faktor yang mendorong terjadinya kesalahan tersebut.
-
Siapa yang diduga melanggar prosedur? Polres Metro Jakarta Barat telah menugaskan Propam untuk menyelidiki oknum anggota Unit Narkoba Polsek Tambora yang menangkap penyanyi dangdut Saipul Jamil.
-
Kenapa konser Lentera Festival dibatalkan? Batalnya konser Lentera Festival ini terjadi karena pihak panitia tidak bisa membayar sisa uang kepada artis maupun vendor. Ternyata uang tersebut dibawa kabur oleh Promotor konser musik Lentera Festival berinisial MDP (27) alias Muhammad Dian Permana Angga.
-
Mengapa surat pernyataan kesalahan dibuat? Surat pernyataan kesalahan merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan atau kesalahan yang telah dilakukan.
Dia menambahkan, bila saja surat teguran yang sudah dikeluarkan sejak 16 Oktober 2019 diberikan lebih awal kepada pihak penjurian, Diskotek Colosseum tersebut tidak akan masuk dalam nominasi.
"Sehingga seharusnya dia (Colosseum) tidak bisa menjadi pemenang bahkan tidak masuk dalam nominasi harusnya," sambungnya.
Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Salah satu pembahasan rapat terkait penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum.
Ketua komisi B, Abdul Azis, mengatakan, pihaknya ingin mendengar langsung bagaimana jalannya proses penghargaan itu sejak awal hingga diberikan.
"Kita ingin tahu apa yang kita dengar dari media-media ini apa yang terjadi. Untuk klarifikasi ini ya kita perlu membuat pertemuan resmi agar seluruh anggota dewan mendengarnya dari mulut Asisten Ekonomi Bu Sri," kata Abdul membuka rapat di Ruang Rapat Komisi B, Jakarta, Senin (23/12).
Sebab, katanya, Komisi B sendiri selaku bidang perekonomian tidak pernah dilibatkan dalam penghargaan ini.
"Padahal kita tidak dilibatkan dalam penghargaan seperti itu. Tapikan masyarakat tidak mau tahu," sambungnya,
DPRD, katanya, juga ingin membandingkan seperti apa jalannya proses penghargaan ini pada tahun-tahun sebelumnya. Apakah, setelah polemik penghargaan terhadap Colosseum memberikan dampak tersendiri.
"Ini seperti apa dari tahun-tahun lalunya seperti apa, historinya seperti apa sehingga kita bisa tahu, bahwa pemberian penghargaan ini berdampak ekonomi sangat besar kepada orang yang diberi penghargaan," sambungnya.
"Dampaknya bisa merugikan banyak orang. Seperti sekarang Gubernur dibully di medsos karena dia sebagai penanggung jawab, itu yang terjadi. Bukan cuma gubernur, komisi B juga dipertanyakan masyarakat," ucap Abdul.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP DKI Jakarta, mengusulkan untuk melakukan audit total terkait perencanaan dan pembangunan JIS.
Baca SelengkapnyaHeru memastikan kontes tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnggota Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengungkapkan, pihaknya tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD Fraksi PDIP, Cinta Mega.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP ini dilaporkan waris tanah eks Taman Sriwedari.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta belum menerima permohonan audit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dari Pemprov DKI.
Baca SelengkapnyaPemindahan lokasi ini karena pihak pengelola secara sepihak membatalkan izin penggunaan tempat.
Baca SelengkapnyaPemda DIY tidak punya kewenangan memberikan izin ataupun kajian proyek beach club tersebut.
Baca SelengkapnyaFadli Zon pun membela penjelasan kurator yang menyatakan bahwa beberapa lukisan yang diminta diturunkan lantaran tidak sesuai dengan tema.
Baca SelengkapnyaBuro Happold mengaku tidak diminta ataupun mendesain stadion yang masih menjadi polemik.
Baca SelengkapnyaPemprov Jakarta menerima surat pemberitahuan dari Kejati Jakarta soal adanya dugaan penyimpangan aktivitas anggaran di Dinas Kebudayaan.
Baca SelengkapnyaLaporan relawan Ganjar soal deklarasi Prabowo di museum di tolak Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta akan mengusulkan Manajemen Hotel Orchardz di Sawah Besar dijatuhkan surat peringatan pertama akibat kontes kecantikan transgender.
Baca Selengkapnya