Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Disparbud Akui Ada Miskomunikasi Soal Pemberian Penghargaan Adikarya Colosseum

Disparbud Akui Ada Miskomunikasi Soal Pemberian Penghargaan Adikarya Colosseum ilustrasi diskotek. ©Getty

Merdeka.com - Penghargaan Adikarya yang diterima Diskotek Colosseum sempat menuai polemik. Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sri Haryati, menjelaskan ada miskomunikasi terkait penghargaan itu.

"Iya (adanya miskomunikasi) jadi yang tadi disampaikan bahwa sebetulnya pernah ada surat teguran terhadap industri pariwisata tersebut tapi kenapa kok itu tidak diberikan kepada tim penilai, kepada yang menangani masalah penganugerahan," jelas Sri di Ruang Rapat Komisi B, Jakarta, Senin (23/12).

Sri mengatakan, surat teguran itu berasal dari hasil razia BNN Provinsi DKI pada Oktober 2019 lalu. Isinya merekomendasikan pembinaan kepada Diskotek Colosseum di Hotel 1001.

Dia menambahkan, bila saja surat teguran yang sudah dikeluarkan sejak 16 Oktober 2019 diberikan lebih awal kepada pihak penjurian, Diskotek Colosseum tersebut tidak akan masuk dalam nominasi.

"Sehingga seharusnya dia (Colosseum) tidak bisa menjadi pemenang bahkan tidak masuk dalam nominasi harusnya," sambungnya.

Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Salah satu pembahasan rapat terkait penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum.

Ketua komisi B, Abdul Azis, mengatakan, pihaknya ingin mendengar langsung bagaimana jalannya proses penghargaan itu sejak awal hingga diberikan.

"Kita ingin tahu apa yang kita dengar dari media-media ini apa yang terjadi. Untuk klarifikasi ini ya kita perlu membuat pertemuan resmi agar seluruh anggota dewan mendengarnya dari mulut Asisten Ekonomi Bu Sri," kata Abdul membuka rapat di Ruang Rapat Komisi B, Jakarta, Senin (23/12).

Sebab, katanya, Komisi B sendiri selaku bidang perekonomian tidak pernah dilibatkan dalam penghargaan ini.

"Padahal kita tidak dilibatkan dalam penghargaan seperti itu. Tapikan masyarakat tidak mau tahu," sambungnya,

DPRD, katanya, juga ingin membandingkan seperti apa jalannya proses penghargaan ini pada tahun-tahun sebelumnya. Apakah, setelah polemik penghargaan terhadap Colosseum memberikan dampak tersendiri.

"Ini seperti apa dari tahun-tahun lalunya seperti apa, historinya seperti apa sehingga kita bisa tahu, bahwa pemberian penghargaan ini berdampak ekonomi sangat besar kepada orang yang diberi penghargaan," sambungnya.

"Dampaknya bisa merugikan banyak orang. Seperti sekarang Gubernur dibully di medsos karena dia sebagai penanggung jawab, itu yang terjadi. Bukan cuma gubernur, komisi B juga dipertanyakan masyarakat," ucap Abdul.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Legislator DKI Usul Bentuk Pansus JIS, Audit Total Pembangunan
Legislator DKI Usul Bentuk Pansus JIS, Audit Total Pembangunan

PDIP DKI Jakarta, mengusulkan untuk melakukan audit total terkait perencanaan dan pembangunan JIS.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Tegaskan Kontes Kecantikan Transgender Tidak Berizin: Enggak Ada Kaitan dengan Pemda DKI
Heru Budi Tegaskan Kontes Kecantikan Transgender Tidak Berizin: Enggak Ada Kaitan dengan Pemda DKI

Heru memastikan kontes tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Badan Kehormatan DPRD DKI Tak Bisa Hukum Cinta Mega Jika Tak Ada Laporan
Badan Kehormatan DPRD DKI Tak Bisa Hukum Cinta Mega Jika Tak Ada Laporan

Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengungkapkan, pihaknya tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD Fraksi PDIP, Cinta Mega.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Mantan Wali Kota Solo FX Rudy Dilaporkan ke KPK
Duduk Perkara Mantan Wali Kota Solo FX Rudy Dilaporkan ke KPK

Politikus PDIP ini dilaporkan waris tanah eks Taman Sriwedari.

Baca Selengkapnya
Pj Heru Budi Ingin Audit JIS, BPKP Belum Terima Permohonan Pemprov DKI
Pj Heru Budi Ingin Audit JIS, BPKP Belum Terima Permohonan Pemprov DKI

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta belum menerima permohonan audit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dari Pemprov DKI.

Baca Selengkapnya
Sudah Kantong Izin, Acara Desak Anies di Yogyakarta Diminta Pindah Lokasi
Sudah Kantong Izin, Acara Desak Anies di Yogyakarta Diminta Pindah Lokasi

Pemindahan lokasi ini karena pihak pengelola secara sepihak membatalkan izin penggunaan tempat.

Baca Selengkapnya
Respons Sultan HB X soal Raffi Ahmad Mundur dari Proyek Beach Club di Gunungkidul
Respons Sultan HB X soal Raffi Ahmad Mundur dari Proyek Beach Club di Gunungkidul

Pemda DIY tidak punya kewenangan memberikan izin ataupun kajian proyek beach club tersebut.

Baca Selengkapnya
Fadli Zon soal Pembatalan Pameran Yos Suprapto: Temanya Ketahanan Pangan, Kok Ada Lukisan Nginjek Orang
Fadli Zon soal Pembatalan Pameran Yos Suprapto: Temanya Ketahanan Pangan, Kok Ada Lukisan Nginjek Orang

Fadli Zon pun membela penjelasan kurator yang menyatakan bahwa beberapa lukisan yang diminta diturunkan lantaran tidak sesuai dengan tema.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Buro Happold: Tak Pernah Diminta dan Terlibat Mendesain JIS
Klarifikasi Buro Happold: Tak Pernah Diminta dan Terlibat Mendesain JIS

Buro Happold mengaku tidak diminta ataupun mendesain stadion yang masih menjadi polemik.

Baca Selengkapnya
Pemprov Jakarta Nonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan Buntut Dugaan Korupsi
Pemprov Jakarta Nonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan Buntut Dugaan Korupsi

Pemprov Jakarta menerima surat pemberitahuan dari Kejati Jakarta soal adanya dugaan penyimpangan aktivitas anggaran di Dinas Kebudayaan.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tolak Laporan Relawan Ganjar soal Deklarasi Prabowo di Museum, Ini Alasannya
Bawaslu Tolak Laporan Relawan Ganjar soal Deklarasi Prabowo di Museum, Ini Alasannya

Laporan relawan Ganjar soal deklarasi Prabowo di museum di tolak Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Buntut Kontes Kecantikan Transgender, Hotel Orchardz Sawah Besar Terancam Disanksi Pemprov DKI
Buntut Kontes Kecantikan Transgender, Hotel Orchardz Sawah Besar Terancam Disanksi Pemprov DKI

Pemprov DKI Jakarta akan mengusulkan Manajemen Hotel Orchardz di Sawah Besar dijatuhkan surat peringatan pertama akibat kontes kecantikan transgender.

Baca Selengkapnya