DKI Ajukan Rp 571 T ke Jokowi, Anies Ingin Bangun Infrastruktur Lewat BUMD
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan proposal sebesar Rp 571 triliun ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (19/3) kemarin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pengajuan proposal itu guna membangun infrastruktur melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dia menyebut pembangunan itu tidak hanya untuk wilayah Ibu Kota, namun beberapa kota penyangga.
"Tidak terbatas hanya DKI, sekarang Transjakarta membawa penumpang dari Bekasi dari Depok dari Tangerang bisa. Dan itu juga yang nanti akan terjadi lewat pembangunan infrastruktur transportasi," kata Anies di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (20/3).
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Gimana DPRD bantu Transjakarta? Khoirudin mengaku, DPRD DKI Jakarta mendukung upaya Transjakarta itu, dengan mengajak Transjakarta dan MRT untuk berkolaborasi dengan Millennium Challenge Corporation (MCC) di Washington DC, Amerika Serikat.
-
Kenapa DPRD DKI dukung Transjakarta? Kami mendukung penuh langkah eksekutif ini, dan ini menunjukkan bukti nyata komitmen kami (DPRD DKI) dalam mendukung program pengurangan emisi gas rumah kaca,' sebutnya.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan nantinya transportasi Jabodetabek, seperti halnya PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, PT KCI hingga PT Transjakarta akan dikelola oleh holding badan usaha bila dana proposal telah dicairkan. Sehingga sejumlah moda transportasi itu dapat saling terintegrasi.
Apalagi kata dia, MRT akan ditambah dari 16 kilometer menjadi 231 kilometer, lalu Transjakarta dari 431 kilometer menjadi 2.149 kilometer, LRT lebih dari 120 kilometer hingga perlintasan kereta.
"Jadi Jakarta ada 27 kilometer lintasan sebidang, ini akan dinaikkan. Itu termasuk dalam anggaran Rp 571 triliun, ini bukan sekedar membangun yang baru tetapi juga mengoreksi masalah yang selama ini ada," papar dia.
Dalam proposal itu selain infrastruktur, Pemprov DKI mengajukan pembangunan pipa air bersih, hingga sistem pengolahan limbah dan berbagai proyek itu akan dikerjakan selama 10 tahun ke depan.
Reporter: Ika Defianti (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru mengundang para investor untuk berinvestasi di Jakarta
Baca SelengkapnyaHeru menyebut salah satu desain perkotaan yang dibenahi oleh Pemprov DKI Jakarta yakni pengembangan proyek-proyek TOD di tengah kota melalui MRT Jakarta.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaJokowi menginginkan kesuksesan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terulang di proyek pembangunan IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPembiayaan proyek ini melibatkan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) yang bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB).
Baca SelengkapnyaSaat ini, kereta api jalur Timur-Barat sudah tersedia dan memerlukan beberapa perbaikan.
Baca SelengkapnyaIwan juga menyebut bahwa kajian tersebut tengah dimatangkan agar dua transportasi berbasis rel ini siap dijadikan satu.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaKota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah daerah dapat meminta bantuan pendanaan APBN untuk membangun moda transportasi massal.
Baca SelengkapnyaSalah satu tantangannya untuk membangun MRT menggunakan APDB.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, potensi kerugian ekonomi cukup besar akibat kemacetan
Baca Selengkapnya