DPRD DKI akan Panggil JakLingko Buntut Sopir Cibir Lansia hingga Ugal-ugalan
Merdeka.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli (MTZ) akan mendorong komisinya untuk memanggil PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan PT JakLingko Indonesia guna meminta klarifikasi terkait sopir Mikrotrans yang ugal-ugalan dan mencibir lansia karena Kartu Uang Elektronik (KUE) tak bisa di-tap.
Selain itu, MTZ akan meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk turut memberikan penjelasan lebih lanjut.
"Saya butuh penjelasan dari pihak PT JakLingko dan juga PT TransJakarta saat ini bagaimana pembinaan untuk sopir Mikrotrans JakLingko dan juga sekalian untuk semua armada JakLingko dan TransJakarta lainnya," kata MTZ kepada merdeka.com, Jumat (7/4).
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Kapan Dishub Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas? 'Dishub DKI Jakarta melakukan sistem buka-tutup jalan di sejumlah jalan pada pukul 04.45-08.00 WIB pada saat kegiatan berlangsung,' demikian informasi dari laman @dishubdkijakarta, dikutip Sabtu (29/6).
-
Mengapa Dishub Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Apa yang diantisipasi Dishub DIY? Sejumlah antisipasi disiapkan Dishub DIY untuk mengurai kepadatan di sejumlah titik rawan pada lebaran 2024 nanti
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
Menurut MTZ, armada transportasi di Jakarta merupakan fasilitas pelayanan dari pemerintah daerah. Maka dari itu, pelayanan yang diberikan harus maksimal.
"Enggak bisa didiamkan nih. Sudah kelewat batas. Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, strategi terbaik adalah dengan menarik sebanyak-banyaknya warga untuk naik transportasi umum. Kalau pelayanannya tidak manusiawi kayak gitu, walaupun gratis atau murah, siapa yang mau naik mikro atau mini trans lagi?" ujar MTZ
Lebih lanjut, MTZ mempertanyakan kelanjutan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang pernah diterapkan di era kepemimpinan Anies Baswesan. Menurutnya, aturan tersebut dapat meminimalisir kejadian seperti ini.
"Zaman Pak Anies dulu ada yang namanya SPM, Standar Pelayanan Minimum, untuk fasilitas publik seperti itu. Apakah sekarang sudah tidak dipakai lagi?" kata Politisi PKS itu.
Dampak Pelayanan Buruk JakLingko
Menurut MTZ, jika pelayanan transportasi umum buruk seperti ini, warga cenderung akan mencari alternatif lain. Hal tersebut dapat memperparah kemacetan di Ibu Kota.
"Warga akan kembali mencari alternatif transportasi murah yang lain, yaitu mencicil sepeda motor dan itu, terlalu banyaknya sepeda motor, akan jadi biang kemacetan," imbuh MTZ.
Diberitakan sebelumnya, pengalaman tak mengenakkan dialami salah satu penumpang Mikrotrans JAK43 jurusan PGC Dalam-Tongtek pada Senin (3/4) kemarin. Penumpang itu merupakan seorang lansia.
Sopir Mikrotrans mencibir karena kartu milik penumpang lansia tidak bisa terbaca oleh mesin.
"Kalau kartu sudah mati dikubur saja, jangan dibawa-bawa. Kalau kartu sudah mati dikubur saja, sama kayak orangnya juga sebentar lagi," kata sopir tersebut.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mengimbau perusahaan angkutan untuk memastikan betul kendaraan dalam kondisi layak.
Baca SelengkapnyaSopir Jaklingko demo karena upah yang dinilai tidak layak hingga pembagian kuota yang kurang adil antar operator.
Baca SelengkapnyaBuntut Viral Video Petugas Terbawa di Kap Mobil, Dishub Bakal Dipanggil DPRD
Baca SelengkapnyaJumlah ini meningkat di tahun 2023 menjadi 1.656 kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 704 orang, 285 luka berat, dan 2.971 luka ringan.
Baca SelengkapnyaPenindakan dilaksanakan serentak di lima wilayah Jakarta, mulai pukul 07.30 WIB.
Baca SelengkapnyaViral video sopir pikap diduga diperas oleh petugas berseragam Dishub DKI Jakarta sebesar Rp50 ribu.
Baca SelengkapnyaKebijakan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaSang pengendara pun bertanya mengapa ia diberhentikan oleh Dishub. Namun, pertanyaan itu tak kunjung dijawab.
Baca SelengkapnyaKendaraan usia lebih dari tiga tahun diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan emisi.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta bakal berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tak menjadi Ibu Kota Indonesia.
Baca SelengkapnyaKadis Disnaker heran mobil tersebut bisa berasap tebal padahal seharusnya rutin perawatan.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan pantauan, pihak Dishub bersama tim gabungan berkeliling menindak para jukir yang ada di sejumlah mini market.
Baca Selengkapnya