DPRD DKI Ingatkan Pemprov Antisipasi Banjir, Teknologi & Infrastruktur Beriringan

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengantisipasi bencana banjir memasuki musim penghujan. Khususnya dipicu dampak La Nina.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Dudi Gardesi mengatakan pihaknya optimis bisa mengendalikan banjir Ibu Kota dalam enam jam, meski adanya fenomena La Nina.

Hal itu berdasarkan sesuai Instruksi Gubernur (Ingub), SDA Jakarta seoptimal mungkin dalam enam jam, tapi dengan kondisi bukan limpasan air dari hulu, dan tanpa ada luapan dari kali, atau rob dari laut.

Lalu, Suku Dinas SDA Jakarta Barat juga menyatakan, banjir rob kini telah sampai ke kawasan Kedoya, Kebon Jeruk dan Latumeten, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Banjir rob di dua kawasan itu setinggi 10-50 sentimeter atau sebetis orang dewasa. Sudin SDA Jakbar pun menelusuri tinggi permukaan air Kali Mookevart, dan Kali Grogol yang mengalir di dua kawasan itu. Tinggi permukaan dua kali itu akibat air laut yang pasang.

Menanggapi hal itu, Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta serta Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Dinas SDA DKI Jakarta harus benar-benar serius dalam mengantisipasi banjir yang akan melanda Jakarta, disaat musim penghujan tiba sekaligus dampak fenomena La Nina.

"Setiap Sudin (Suku Dinas) SDA Perkotamadya di DKI Jakarta harus bisa mengantisipasi banjir yang akan melanda DKI Jakarta, terutama di musim penghujan, wajib dipikirkan untuk mengantisipasi, apa saja infrastruktur yang rusak, harus segera diperbaiki dengan cepat," kata Kenneth, Sabtu (28/11).

Lalu, kata pria yang disapa Kent itu, Pemprov DKI Jakarta sudah harus serius dalam pembuatan waduk di sejumlah tempat agar bisa menampung air kiriman dari sejumlah kali pada saat debit air tinggi, dan tidak hanya fokus dalam mengandalkan rumah pompa saja.

"Buat waduk untuk mengantisipasi air dari sejumlah kali, jadi tidak hanya bergantung pada pompa mobile dan rumah rumah pompa. Kalau hanya fokus dalam mengandalkan pompa saja, upaya dalam pengendalian banjir tidak akan maksimal. Lalu lakukan pengerukan kali secara rutin untuk kali kali yang volume lumpurnya sudah tinggi, agar bisa menampung air yang lebih banyak lagi. Lalu buat pintu air di titik titik pertemuan antara Kali, supaya lebih mudah untuk pengontrolan lalu lintas air," tuturnya.

Oleh karena itu, kata Kent sebaiknya Dinas SDA (Sumber Daya Air) Provinsi DKI Jakarta harus bisa lebih sigap dan siaga.

"Secepatnya diantisipasi, berhubung masih bisa terkontrol banjirnya. Jadi sekarang pikirkan jalan keluarnya. Untuk rumah pompa, soal genset wajib di cek secara berkala, karena hasil temuan saya bahwa banyak genset yang sudah sepuh dan wajib diganti, jika tidak di ganti akan dikhawatirkan terjadi kejadian blackout di DKI Jakarta seperti yang terjadi pada saat awal bulan dan pompa tidak bisa digunakan, akan menyusahkan kita semua, apalagi pas bersamaan dengan kondisi hujan lebat yang mengakibatkan pompa terhenti dan tidak bisa menyedot air pada saat volume air tinggi," tegas Kent.

Namun, jika teknologi dan infrastruktur berjalan beriringan dan bersinergi, Kent menyakini Jakarta tidak akan mengalami kebanjiran lagi. Teknologi seperti pompa air yang harus dirawat dan cepat diperbaiki jika rusak dan kalau kurang jumlahnya, wajib untuk di tambah, sedangkan untuk infrastruktur yaitu pembuatan waduk, pintu air, dan sheetpile (turap) Polder (rumah pompa) di sejumlah kali di Jakarta atau di wilayah pesisir untuk mencegah banjir rob.

"Kalau semua teknologi menyambung bersinergi dengan infrastruktur, saya yakin Jakarta tidak akan banjir lagi. Khusus untuk pemasangan sheet pile di pinggiran kali sekarang ini masih bermasalah dengan pembebasan lahan. jadi kegiatan ini harus menjadi perhatian khusus dan skala prioritas di Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta ," tegasnya.

Karena saat ini, kata Kent, masalah banjir di DKI Jakarta seperti lingkaran setan yang berputar-putar di masalah itu-itu saja, seperti infrastruktur yang belum rampung di karenakan terhambat di proses pengadaan lahan.