Follow
DPRD DKI Sebut Kepala Dinas Takut Sama TGUPP
Merdeka.com - Anggota Komisi A Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Purwanto mempertanyakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terlihat takut kepada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI.
Hal tersebut diungkapkannya saat rapat pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2020.
"Saya justru melihat kepala dinas SKPD ini takut banget sama TGUPP, kenapa ya?" kata Purwanto,di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).
-
Kenapa DPR khawatir dengan tindakan polisi? 'Ini berbahaya sekali kalau benar terjadi. Jangan sampai ada jajaran di bawah melakukan intimidasi terhadap siapa pun, apalagi ada kaitannya dengan konteks kepemiluan.'
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
Dia menilai ketakutan itu berakibat pada komunikasi antara SKPD dan DPRD DKI. Sehingga dapat menghambat pelaksanaan program dari gubernur.
"Mereka (SKPD) minta izin arahan tim TGUPP sehingga ada missing komunikasi yang justru menghambat akselerasi gubernur," papar Purwanto.
Selain itu, Purwanto juga mempertanyakan mengenai tugas pokok dari 66 anggota TGUPP. Dia meminta agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI dapat membuka tugas TGUPP.
Sementara itu, anggota Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono menyebut tidak ada kepala Dinas di Pemprov DKI yang tidak takut dengan TGUPP. Sebab, dia menyebut anggota TGUPP merupakan orang yang melekat langsung dengan gubernur.
Dia mencontohkan, bila sopir yang kerja dengan Joko Widodo ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga ditakuti oleh para SKPD.
"Kalau bapak bilang saya tidak takut, bohong sampean. Karena betul-betul menakutkan, karena siapapun yang melekat pada Gubernur pasti (ditakuti)," jelasnya.
Untuk diketahui saat ini anggota TGUPP berjumlah 66 orang. Awalnya, tim terebut dibentuk ketika masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Jokowi.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya
Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca Selengkapnya
Gembong juga menyoroti kebijakan Heru mengenai slogan baru Jakarta yang diluncurkannya.
Baca Selengkapnya
Mahfud meminta, semua pihak termasuk masyarakat menolak usulan RUU tersebut.
Baca Selengkapnya
Ajudan Heru Budi dinilai erap menghalang-halangi kerja jurnalistik awak media.
Baca Selengkapnya
Tumpak menyebut, sulitnya memperoleh akses lantaran adanya ketentuan dari Pimpinan KPK
Baca Selengkapnya
DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.
Baca Selengkapnya
PKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnya
Keberadaan TGUPP di Pemprov DKI Jakarta juga sempat menjadi perdebatan.
Baca Selengkapnya
Ketika menjadi gubernur, Anies merekrut puluhan orang sebagai anggota TGUPP
Baca Selengkapnya
PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca Selengkapnya