DPRD DKI: Warga Sok Sakti dan Tak Mau Divaksinasi, Jangan Memikirkan Diri Sendiri

Merdeka.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco meminta, Pemprov DKI Jakarta terus menggenjot program vaksinasi. Ia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajaran tak berpuas diri setelah melewati target vaksinasi yang dipatok pemerintah pusat.

Dia berpandangan capaian tersebut masih kurang. Mengingat ada juga masyarakat yang bukan warga ber-KTP yang ikut menerima vaksin. Selain itu, arus keluar-masuk warga dari luar ke Jakarta juga sangat besar.

Per tanggal 13 Agustus tercatat warga ber-KTP Jakarta yang sudah divaksin baru mencapai 5 juta orang. Angka tersebut, menurut dia, menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi Pemprov untuk makin meningkatkan kinerja vaksinasi.

"Jadi belum saatnya berhenti untuk vaksinasi. Alhamdulillah vaksinnya banyak. Beberapa negara luar mau divaksin warganya, tapi vaksinnya tidak ada," katanya saat dihubungi Merdeka.com, Senin (16/8).

Selain Pemprov, upaya mempercepat vaksinasi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Warga Jakarta diminta untuk bersedia untuk divaksin.

Basri mengatakan, masyarakat perlu membangun kesadaran bahwa vaksinasi tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, melainkan juga orang lain. Dengan vaksinasi, masyarakat telah terlibat dalam upaya melindungi keluarga dan komunitas. Juga membantu meringankan beban tugas pemerintah.

"Jangan ada warga yang sok sakti lah dan tidak mau divaksin. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ingat keluarga dan ingat lingkungan.

Diberitakan, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan vaksinasi yang disuntikan kepada warga ber-KTP Jakarta baru 5 juta orang. Sementara beban target DKI untuk vaksinasi sebanyak 8.815.157 orang.

"Dari 9 juta warga yang kita berikan vaksinasi tadi yang sudah kita suntik ternyata yang berdomisili atau yang ber KTP DKI Jakarta baru sekitar 5 juta masih ada 3 juta lebih warga DKI yang belum dilakukan vaksinasi," kata Widya dalam webinar yang dikutip melalui channel YouTube LRT Jakarta, Jumat (13/8).

Dia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat saling mengajak warga yang belum menerima vaksin untuk segera mendapatkan vaksinasi Covid.

"Kami titipkan kami mohonkan kepada Bapak Ibu sekalian melalui berbagai media mohon. Untuk bisa mengajak," ujarnya.

Di samping itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan target sasaran penerima vaksin Covid-19 di Jakarta ditingkatkan menjadi 11 juta orang. Hal ini disebabkan 30 hingga 40 persen penerima vaksinasi di Jakarta ber-KTP non DKI.

"Kami Pemprov mengubah target capaian yang tadinya 8.815.157 menjadi 11 juta karena ternyata dari jumlah yang ada lebih dari 30 sampai 40 persen diisi oleh warga KTP DKI," kata Riza saat meninjau donor plasma konvalesen yang digelar Garda Pemuda NasDem di Jakarta Timur, Jumat (13/8).

Riza menyampaikan, data terakhir pada 12 Agustus 2021, penerima dosis pertama sudah diterima 8.771.557 orang, dan dosis kedua sudah diterima 3.820.779 orang. Dengan demikian, total dosis vaksin yang sudah diberikan di Jakarta sebanyak 12.592.336 dosis.

Berdasarkan data itu, Riza menuturkan, sejatinya target capaian vaksinasi di Jakarta sudah tercapai.

"Ini sudah 8,7 sekian, Insya Allah besok, hari ini sudah tercapai," tandasnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta, Suharti, mengatakan warga terbanyak menerima vaksin di Jakarta yakni warga ber-KTP Jawa Barat.

"Kalau dari 2 kode pertama NIK yang sudah divaksinasi, paling banyak dari kode 32 (1,44 juta) dan kode 36 (570 ribu)," ucap Suharti, kepada merdeka.com, Rabu (4/8).

Kode dua digit pertama pada KTP dengan nomor 32 merupakan kode Provinsi Jawa Barat, sedangkan kode 36 merupakan Provinsi Banten.

"Yang kami lakukan adalah pemadanan dengan data Dukcapil DKI Jakarta. Kami tidak bisa memastikan yang tidak ada di data Dukcapil DKI berasal dari provinsi mana. Kami hanya bisa melihat kode provinsinya (2 digit pertama), bisa jadi tempat tinggalnya berubah," sambungnya.

Suharti menuturkan, sebagian besar dari pemilik KTP non-DKI masuk ke dalam kategori petugas publik.

"Berarti mereka adalah yang bekerja di Jakarta tetapi berasal dari luar DKI," ungkapnya.

Senada dengan Suharti, saat dikonfirmasi merdeka.com, Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Ngabila Salama menyebutkan, dari 8 juta yang sudah divaksin di Jakarta, 5 juta orang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jakarta, dan 3 juta orang NIK di luar Jakarta.

"Dari 8 juta divaksin, 5 juta NIK DKI, 3 juta saja yang bukan," kata Ngabila. (mdk/fik)