Gibran Gagas Perumahan DP 0% di Solo, Apa Bedanya dengan Program Hunian DP Rp0 Anies?

Merdeka.com - Anies Baswedan menjanjikan hunian dengan down payment atau (DP) 0 Rupiah di masa kampanyenya lalu di Pilgub 2017. Janji itu dia realisasikan dalam kurun waktu lima tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Kala itu, program ini dibuat untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin punya rumah di Jakarta. Anies mengatakan program DP nol rupiah bertujuan untuk memfasilitasi pembiayaan cicilan yang ringan untuk masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Anies menargetkan pembangunan hunian DP Rp0 sebanyak 232.214 unit di 2017-2022.

"Kenapa kita ngotot dengan program ini? Supaya warga Jakarta terbawa eskalator sosial. Ini eskalator naik ke situ, terbawa ke atas juga. Di Jakarta itu separuh warganya tidak terbawa ke atas. Yang terbawa yang separuh lainnya. Ini kalau dibiarkan, bom waktu. Nampaknya sederhana keberpihakan itu," kata Anies di acara silaturahmi dan ramah tamah pengurus Arsil Center di Komplek Perumahan DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (9/3).

Namun dalam perjalanannya, tidak sepenuhnya terealisasi. Hingga masa jabatannya usai pada 17 Oktober lalu, baru 2.322 unit hunian DP Rp0 yang berhasil dibangun.

Anies berharap program ini bisa terus dilanjutkan penggantinya Penjabat (Pj) Gubernur, Heru Budi Hartono.

Tetapi, sejak menjabat, Heru tampak belum antusias membahas lebih detail soal program hunian DP Rp0 yang ditinggalkan Anies. Hal itu diungkap Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, yang mengaku belum menerima arahan apapun dari Heru terkait program tersebut.

"Kami juga memang masih menunggu arahan kebijakan Pak Pj Gubernur berkaitan dengan perumahan dan permukiman dan salah satu yang digagas adalah yang kami coba taruh adalah tentu bagaimana kita bisa melanjutkan program DP Rp0 ini," kata Sarjoko ketika ditemui di Cikini, pekan lalu.

Nasib pembangunan hunian DP Rp0 makin jelas ketika dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023. Dipastikan Pemprov DKI Jakarta tidak menyediakan pos anggaran untuk mengerjakan DP Rp0.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan, Pemprov DKI menganggarkan Rp1,22 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.

"Bahwasanya pagu anggaran Rp1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Rp0," kata Sarjoko di sela rapat di Hotel Grand Cempaka, Bogor, Selasa (1/11) kemarin.

Menurut Sarjoko, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun hunian bagi yang terdampak normalisasi Kaki Ciliwung, pengelolaan dan pemeliharaan rusunawa, dan penataan RW kumuh.

"Pertama adalah pembangunan rusun di Jl Margasatwa, perencanaan pemeliharaan berkala rusun, (dan) penataan permukiman khususnya RW kumuh," sambung dia.

Dilirik Wali Kota Solo

Bila di Jakarta nasib program hunian tanpa uang muka diduga kuat tidak lagi berlanjut. Kabar berbeda muncul dari Pemerintah Kota Solo. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sedang mempersiapkan pembangunan perumahan aparatur sipil negara (ASN) dengan skema down payment (DP) nol persen.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, Pemkot Solo bersama PT Taspen telah menentukan lokasi lahan khusus untuk kebutuhan tersebut. Kendati demikian, ia masih enggan menyampaikan lokasi dimaksud.

"Ditunggu dulu ya, saya kemarin bersama Pak Dirut Taspen (Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih) sudah menyediakan lahan khusus rusun untuk ASN. Lokasinya dalam kota, milik Pemkot Solo yang belum dimanfaatkan atau lahan kosong," jelas Gibran.

Gibran mengatakan, perumahan ini diprioritaskan bagi ASN yang jauh dari kantor.

"Ada yang paling jauh dari Jogja naik KRL. Nanti juga kami prioritaskan untuk pegawai yang golongan rendah atau pegawai muda yang belum punya rumah sendiri," kata Gibran.

Apakah program yang digagas Gibran ini sama dengan yang diinisiasi Anies, putra sulung Presiden Jokowi ini belum mau bicara banyak.