FOTO: Aksi Massa Mahasiswa Demo di Patung Kuda Tolak Keras Kenaikan PPN 12 Persen
Mereka menilai PPN 12 persen tidak linier dengan tingkat pendapatan masyarakat dan berpotensi memicu turunnya daya beli konsumen.
Massa mahasiswa yang tergabung dalam Alisansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Kerakyatan turun ke jalan untuk menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (26/12/2024).
Dalam orasinya, mereka menilai PPN 12 persen tidak linier dengan tingkat pendapatan masyarakat dan jumlah lapangan pekerjaan. Selain itu, pemberlakuan PPN 12 persen juga berpotensi berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.
Sementara, mahasiswa yang berunjuk rasa itu terlihat membawa berbagai macam atribut, termasuk spanduk dan poster yang mengekspresikan penolakan terhadap kenaikan PPN.
Mereka juga memperagakan aksi teatrikal yang menggambarkan dampak negatif dari kenaikan PPN yang dirasakan oleh masyarakat.
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan penerapan PPN 12 persen per 1 Januari 2025. Kenaikan PPN 12 persen memicu reaksi negatif dan penolakan di masyarakat, dari unjuk rasa hingga membuat petisi di situs change.org.
Massa mahasiswa yang tergabung dalam Alisansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Kerakyatan berunjuk rasa menolak kenaikan tarif PPN 12 persen di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (26/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Dalam orasinya, mahasiswa menilai PPN 12 persen tidak linier dengan tingkat pendapatan masyarakat dan jumlah lapangan pekerjaan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pengenaan PPN 12 persen disebut dapat memengaruhi kemampuan beli masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan meningkatnya harga barang dan jasa yang akan mengurangi daya beli konsumen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Dalam aksi demonstrasi, mahasiswa terlihat membawa berbagai macam atribut, termasuk spanduk dan poster yang mengekspresikan penolakan terhadap kenaikan PPN. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Mereka juga memperagakan aksi teatrikal yang menggambarkan dampak negatif dari kenaikan PPN yang dirasakan oleh masyarakat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Mereka berharap pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat dan mempertimbangkan kembali keputusan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Banyak pihak berpendapat bahwa kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal masa jabatannya seharusnya difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Alih-alih memberikan manfaat, kebijakan tersebut justru dianggap memberatkan masyarakat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Para mahasiswa menuntut pemerintah untuk menghentikan penyebaran informasi yang menyesatkan masyarakat mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan bahwa mulai 1 Januari 2025, akan diterapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Kebijakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen merupakan langkah lanjutan dari kebijakan yang telah ditetapkan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Kenaikan PPN 12 persen memicu reaksi negatif dan beragam penolakan di masyarakat, dari demonstrasi hingga membuat petisi di situs change.org. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
