Follow
Heru Budi Hartono: Program Rumah DP 0 Rupiah Tetap Jalan
Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan, program rumah DP 0 rupiah tetap berjalan. Kendati tak dianggarkan pembangunannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2023.
"Itu (Rumah DP 0) kan B2B (Business to Business) kan, Sarana Jaya, tetap jalan," kata Heru ditemui usai meresmikan Rumah Digital untuk Disabilitas yang berlokasi di Jalan Teluk Betung, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (4/11).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko memastikan, alokasi anggaran untuk program hunian DP 0 rupiah memang tidak menggunakan APBD DKI Jakarta.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Kapan masa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta berakhir? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal habis masa jabatan pada 17 Oktober 2024.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Mengapa DKI Jakarta bisa mencapai 100% Kelurahan Sadar Hukum? Hal itu tercermin setelah 267 kelurahan di DKI Jakarta telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum. Kata Yasonna, keberhasilan ini ini merupakan suatu pencapaian besar dan wujud adanya sinergi antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP 0 rupiah tidak menggunakan dana APBD tetapi dibiayai oleh pengembang (bisa BUMN, BUMD atau pihak swasta)," kata Sarjoko kepada wartawan, dikutip Kamis 3 November 2022.
Sarjoko menyampaikan bahwa rumah DP 0 rupiah dijalankan dengan dana dari pengembang yakni Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI melalui pos pembiayaan. Dia menyebut BPKD lah yang bakal mengajukan anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). FPPR ini saja yang akan mendapatkan alokasi anggaran dari Pemprov DKI.
"Yang disediakan oleh Pemprov DKI melalui APBD adalah dana FPPR yang merupakan investasi non permanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan," jelas dia.
Sarjoko mengatakan bahwa tahun ini pihaknya mengusulkan dana sebesar Rp176,01 miliar untuk program rumah DP 0 rupiah. Namun, kata dia anggaran itu untuk FPPP.
Nantinya, dana FPPR ini akan diberikan kepada penerima manfaat program rumah DP 0 rupiah untuk kemudian dimasukkan dalam pos Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.
"Dana FPPR yang sudah dikelola oleh BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp550 miliar, dan sudah tersalurkan sebanyak Rp254, 8 milIar untuk 948 penerima manfaat program DP nol rupiah," katanya.
Reporter: Winda Nelfira
Sumber: Liputan6.com.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca Selengkapnya
Heru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.
Baca Selengkapnya
Heru pun mempersilakan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada Jakarta berlaga dengan cara yang sehat
Baca Selengkapnya
Anies langsung merespons desakan itu dengan jawaban singkat, tetapi tegas.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data yang diterimanya, dia mengatakan dari 8.000 ASN Pemkot Solo sekitar 30 persen belum memiliki rumah.
Baca Selengkapnya
Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca Selengkapnya
Setelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji yang masih menjadi persoalan di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Luhut bilang rasio utang pemerintah hingga saat ini masih dalam batas kewajaran.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun berjanji akan menggratiskan sewa JIS jika ada anggaran
Baca Selengkapnya
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca Selengkapnya
Hal ini disampaikan Heru Budi usai menghadiri pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta di Jakarta International Velodrome
Baca Selengkapnya