Isu Demonstran Tolak UU Pilkada Diminta Uang Tebusan Rp3 Juta Oleh Polisi, Begini Faktanya
Kondisi massa aksi yang ditahan di Polres Jakarta Barat dalam keadaan baik.
Ombudsman RI menegaskan bahwa pemulangan massa aksi penolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dari Polres Metro Jakarta Barat bebas pungutan liar (pungli).
"Dari 105 peserta, ada informasi satu (orang) diminta uang. Tapi mayoritas, tidak ada yang diminta. Bahkan, tadi kami tanya ada syaratnya apa saja, dijawab hanya buat surat pernyataan, tanpa ada biaya apapun," kata Kepala Pencegahan Malaadministrasi Ombudsman RI Febrityas kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (24/8), demikian dikutip Antara.
Penegasan itu disampaikan menyusul pernyataan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bahwa satu satu dari 105 massa aksi RUU Pilkada yang ditangkap di Polres Jakbar dimintai sejumlah uang oleh petugas agar bisa bisa bebas.
Informasi Simpang Siur
Ombudsman dan Polres Jakbar juga mempertanyakan sumber informasi YLBHI terkait adanya pungutan terhadap massa aksi yang ditahan tersebut.
"Tadi kami sempat sampaikan juga itu ke Pak Kasat Reskrim (Polres Jakbar). Pak Kasat juga menanyakan itu dari mana informasi itu," kata Febrityas.
Febrityas juga menambahkan bahwa kondisi massa aksi yang ditahan di Polres Jakarta Barat dalam keadaan baik-baik saja.
"Saat ini, dari jumlah 105 yang ditahan, sebagian sudah dipulangkan, sisa 28 orang, itu pun tinggal menunggu keluarga yang menjemput. Mereka ini ditahan dan diperlihatkan bahwa kondisi mereka itu baik-baik saja, diberi makan selayaknya orang ditahan," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, kondisi psikologis dari mereka dinyatakan baik-baik saja. Tak ada satu pun yang mengaku dianiaya saat diamankan.
"Kami cek langsung memang mereka kondisi psikologinya baik-baik saja, mereka masih bisa tertawa dan bahagia ketemu orang tuanya," ujar Febrityas.
Demonstran Dibebaskan
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan memastikan seluruh massa aksi yang ditahan bisa pulang Jumat (24/8) ini.
Andri menyebut bahwa syarat pemulangan adalah mereka dijemput oleh wali maupun perwakilan keluarga dengan membawa KTP atau Kartu Keluarga.
"Kami verifikasi, kalau sudah 'clear' betul ini orang tuanya atau pun keluarganya. Selanjutnya, yang bersangkutan langsung kami pulangkan," kata Andri.
Isu Tebus Demonstran
Sebelumnya, Wakil advokasi YLBHI, Arif Maulana mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi bahwa salah satu massa aksi yang ditahan di Polres Jakbar dimintai sejumlah biaya agar bisa bebas.
"Jadi, kami mendapatkan pengaduan dari seorang pengasuh yang menyampaikan kabar yang dia juga melampirkan buktinya, bahwa ada permintaan seperti itu (biaya untuk bebas)," kata Arif.
Pihaknya masih berupaya untuk berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Barat terkait informasi tersebut.
"Nah ini yang menjadi PR kami (penanganan massa aksi yang ditahan di Polres Jakbar), kami memang masih punya keterbatasan dan kita sedang berkoordinasi dengan Polres Jakbar, karena dari info terakhir, dari jumlah 105 itu sudah sebagian besar dilepas oleh polisi," kata Arif.
- Kejagung Setujui Restorative Justice Kasus Narkoba di Surakarta
- Megawati Bertemu Prabowo Sebelum Pelantikan, Sinyal PDIP Segera Gabung KIM Plus?
- Ini Strategi Cagub Sultra ASR Buka Lapangan Kerja Luas bagi Milenial dan Gen Z
- KPK Sebut Kaesang Harus Setor Uang ke Negara Ratusan Juta bila Pakai Jet Milik Negara
- Kang DS Dinilai Berhasil Bangun Spiritualitas Masyarakat Kabupaten Bandung
- Muhamad Agil Aliansyah
Berita Terpopuler
-
PP Muhammadiyah Temui Jokowi, Sampaikan Terima Kasih dan Penghargaan
merdeka.com 17 Sep 2024 -
VIDEO: Kata-Kata Spontan Prabowo Terkejut Ibu Iriana Nimbrung Ikut Foto Bareng di IKN
merdeka.com 17 Sep 2024 -
Resmikan Kantor FIBA di Indonesia, Jokowi Harap Lahirkan Banyak Atlet Berprestasi
merdeka.com 17 Sep 2024 -
Jokowi Tegaskan Bukan Ekspor Pasir Laut yang Dibuka, Tapi Sedimen
merdeka.com 17 Sep 2024 -
Jokowi Minta Masalah Kadin Diselesaikan di Internal: Jangan Bola Panasnya Disorong ke Saya
merdeka.com 17 Sep 2024
