Jokowi: Sejak dulu saya tak setuju BLT, juga BLSM
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jokowi berpendapat, ia lebih senang jika bantuan tersebut diberikan dalam bentuk usaha produktif, seperti usaha kecil dan rumah tangga yang produktif.
"Dari dulu saya enggak setuju BLT, yang BLSM ini juga, semuanya," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (17/6).
Politikus PDIP ini mengaku tidak paham apakah BLSM akan tepat sasaran atau tidak. Ia menilai, lebih baik bantuan tersebut diberikan untuk usaha-usaha produktif sehingga efeknya akan lebih terasa.
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Bagaimana aset BLBI dimanfaatkan? 'Lahan yang dilakukan hibah tersebut antara lain diperuntukan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti,' ujar Hadi dalam acara penyerahan aset eks BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).
"Ngefeknya akan lebih bagus. Tidak diberikan dalam bentuk BLSM seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," terangnya.
Adapun kenaikan harga BBM atau pencabutan subsidi, Jokowi enggan berkomentar. Ia meminta untuk menanyakan langsung kepada pemerintah pusat. "Enggak tahu, tanya pemerintah pusat," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengimbau agar warga yang melakukan aksi unjuk rasa penolakan BBM naik, untuk tidak bertindak anarkis. "Ya demo-demo enggak apa-apa, terserah asal tidak anarkis," tandasnya.
Rencananya, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,3 triliun untuk pelaksanaan BLSM.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menambahakan pemerintah belum berpikir untuk membatasi BBM subsidi dalam waktu dekat
Baca SelengkapnyaErick mempertanyakan apa yang salah dari penyaluran bansos dan BLT.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini pemerintah belum terpikirkan untuk membatasi BBM bersubsidi
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan besaran tarif akan dihitung terlebih dahulu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Baca SelengkapnyaKabar pembatasan BBM bersubsidi ini pertama kali diungkapkan Menko Luhut di sosial medianya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menceritakan rencana pembangunan MRT yang sudah ada sejak 26 tahun lalu, ketika Jokowi masih menjadi gubernur
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Banyumas, Banjarnegara, dan Tegal untuk bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca SelengkapnyaBLT tersebut akan disalurkan selamanya 3 bulan, mulai Januari hingga Maret.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menyebut pembangunan LRT, MRT, dan kereta cepat membutuhkan biaya yang banyak
Baca SelengkapnyaProyek kereta bawah tanah itu bukan keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnya