Kasus penistaan agama Ahok disebut politisasi tingkat tinggi

Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok lebih bernuansa politik daripada hukum. Selain itu, kasus penistaan agama tersebut sudah dipolitisasi.

"Saya melihat banyak dimensi politik daripada hukumnya. Saya kira ini pelajaran bagi demokrasi kita. Ini politisasi tingkat tinggi makanya masuk hukum," kata Refly saat dihubungi, Kamis (28/12).

Meski ada massa yang berdemo, dia berharap, hakim sidang kasus penistaan memutuskan dengan adil dan benar tanpa adanya tekanan pihak manapun. Jika ada tekanan terhadap hakim, maka persidangan tak berjalan dengan adil.

"Saya berharap hakim bisa fair dan tanpa tekanan. Baik dari penguasa maupun dari publik. Karena tekanan apapun dalam hukum, itu tidak baik," ujarnya.

"Kasus ini juga menjadi ujian bagi independensi hakim. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan independensi," imbuhnya.

Tak hanya itu, dia menilai seharusnya Calon Gubernur DKI Jakarta petahana diberikan teguran keras terlebih dahulu dari Kementerian Dalam Negeri. Apalagi, mantan bupati belitung timur tersebut sudah meminta maaf.

"Di satu sisi ada pelanggaran etika. Dari sisi etik keliru. Itu sanksinya administrasi misalnya teguran Mendagri dan dia sudah minta maaf," tukasnya.