Follow
Lulung 'mengaum' seret nama Firman & orang penting DKI di kasus UPS
Merdeka.com - Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan mark up anggaran pengadaan UPS dalam RAPBD DKI Jakarta 2014. Sejak pertengahan tahun lalu diusut, sudah dua orang ditetapkan sebagai tersangka yakni eks PNS DKI, Alex Usman dan Zaenal Soleman.
Saat ini, Polri fokus mendalami bagaimana anggaran proyek UPS yang mencapai puluhan miliar bisa masuk di APBD-perubahan. Itu sebabnya, penyelidikan kini intens dilakukan pada anggota DPRD DKI Jakarta khususnya Komisi E yang membidangi pendidikan.
Terkait hal ini, pimpinan DPRD, Abraham Lunggana, yang menjadi koordinator Komisi E saat itu sudah berulang kali diperiksa Bareskrim. Bila dulu mengaku tak tahu menahu soal anggaran proyek itu, kini Lulung mulai terbuka.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Siapa yang dicurigai menampung hasil korupsi? Pihak Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena status Sandra Dewi sebagai istri Harvey, yang diduga terlibat dalam menampung uang hasil korupsi, meskipun Sandra Dewi telah memiliki dua orang anak.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Apa yang dilakukan Pertamina dan Polri? PT Pertamina (Persero) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) jalin sinergi publikasi sebagai sumber informasi yang mengedukasi masyarakat melalui kanal pemberitaan maupun media sosial, dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat mengenai informasi publik.
Lulung seolah tak ingin hanya seorang diri yang terseret dalam kasus ini. Itu sebabnya semua bukti-bukti terkait pengadaan proyek itu diserahkan ke penyidik Polri.
Tak hanya itu dia pun mulai menyebut ada rekannya di Komisi E dulu yang lepas tanggung jawab padahal mendapat keuntungan dari kasus itu. Siapa dia? (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Nama Sadikin Rusli disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi BTS Kominfo.
Baca Selengkapnya
KPK meyakini ada keterlibatan banyak pihak dalam pengelolaan uang tersebut.
Baca Selengkapnya
KPK menduga pramugari Selvi mengantarkan uang senilai puluhan miliar rupiah, atas perintah Lukas Enembe.
Baca Selengkapnya
Status BHW naik menjadi tersangka usai menjalani sejumlah pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek LRT Sumsel itu.
Baca Selengkapnya
Dokumen yang diamankan penyidik KPK dari tempat penggeledahan sedang dianalisis.
Baca Selengkapnya
"Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor segera dilaksanakan Tim Jaksa dalam waktu 14 hari kerja," tutur Kabag KPK Ali.
Baca Selengkapnya
Penyitaan tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Baca Selengkapnya
Dalam kasus ini, dua orang yakni Erwin Saputra dan Ferdian Ricardo ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
Total uang disita KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi mantan Bupati Langkat sudah Rp58 miliar.
Baca Selengkapnya
Penggeledahan dilakukan dalam rangka proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi PJUTS
Baca Selengkapnya
Selain itu, ditemukan adanya aliran dana baik berupa suap atau gratifikasi ke beberapa pihak sejumlah Rp 25,6 miliar.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Bima Muhammad Lutfi kini dicekal keluar negeri.
Baca Selengkapnya