Pengakuan bos PD Dharma Jaya, anak buahnya dimaki saat supplier tagih utang
Merdeka.com - PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD terbesar yang dimiliki Pemprov DKI. BUMD ini bergerak di bidang penampungan pemotongan hewan. Namun beberapa hari ini BUMD bidang Pangan ini sedang bergejolak.
Dirut PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati membongkar perusahan yang dipimpinnya kehabisan dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) senilai Rp 41 miliar pada November 2017 tak kunjung cair.
Bahkan beberapa hari yang lalu, Marina bercerita karena PSO tidak kujung dicairkan, dia harus mengutang ke pengusaha pemasok ayam sekitar Rp 80 miliar. Akibat dari ini, salah satu pagawainya sampai ditangih beberapa kali oleh pengusaha ayam tersebut untuk segera melunasi utang tersebut.
-
Siapa yang terlilit utang ratusan juta? Eko Pujianto merupakanpengusaha muda yang pernah mengalami keterpurukan karena terjebak utang ratusan juta.
-
Bagaimana Kementan membayar utang ke vendor? Hingga akhirnya pejabat eselon I harus urunan pada akhirnya.'Akhirnya saya juga rasa kasihan, niat tulus membantu karena saya diyakini terus oleh Pak Gempur, ‘udah om enggak usah khawatir. Uang lu aman, nanti tunggu patungan eselon I. Nanti gw kawal terus.’ Nah sampai dengan akhir tahun, yang saya rasakan itu udah mulai terus menerus permintaan itu,' ujar saksi.
-
Kenapa Kementan harus berutang ke vendor? Dia harus turut menanggung kemauan SYL karena diutangi oleh ASN Kementan yang hingga saat ini uang tersebut belum dibayarkan.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Siapa yang memiliki utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Kapan utang Kementan ke vendor belum dibayarkan? 'Kalau ada catatan versi saya, sudah saya kirimkan. Per hari ini itu sisanya 1,6 sekian miliar lagi yang belum selesai,' pungkas saksi.
Salah satu pegawai PD Dharma Jaya mencerita asal mula penangih utang tersebut, dia mengatakan terkena 'semprot' dari vendor tersebut karena tak kunjung dibayar.
Dia menjelaskan kenapa sampai saat itu, Dharma Jaya tidak membayar utang tersebut, saat ini dia berkata karena PD Dharma Jaya tidak lagi ada uang untuk melunasi.
"Saya bilang, ya emang saldo kita enggak ada. Belum cair. Dia sempet ngotot, pokoknya kita disuruh cari harus cair. Dia bilang dikejar-kejar juga supplier, saya kan bilang, saya cuma staf enggak bisa kasih keputusan," kata pegawai tersebut yang enggan disebutkan namanya, di Gedung PD Dharma Jaya, Jumat (16/3).
Dia mengatakan PD Dharma Jaya berutang kepada vendor tersebut mencapai sekitar Rp 1,5 miliar. Dia menjelaskan desakan untuk segera bayar karena vendor tersebut juga sedang membutuhkan uang untuk perputaran perusahaannya tersebut.
"Dia juga udah enggak ada duit lagi, saya kan sudah sesuai SOP. Saya bukan menunda pembayaran tapi enggak ada dana ya gimana," tutur dia.
Sebelumnya Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina mengungkapkan dana PSO sejak November 2017 yang belum turum mencapai Rp 41 miliar. Ini yang membuat harus putar otak, bagaimana untuk memenuhi ketersediaan daging ayam.
"Pokoknya saya begini, saya berusaha keras cari sana-sini. Sekarang di sana nilainya sudah sampai Rp 80 Milyar. Orang mau 'ngutangin' juga limited (terbatas). Anak-anak sudah dimaki-maki sama supplier, sampai nangis-nangis," ujarnya. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Edi pun malah menuding balik para mantan karyawan sedang mengincar asetnya. Dia menyebut, asetnya kini masih banyak.
Baca SelengkapnyaProses pembayaran gaji yang tak utuh ini telah dikomunikasikan langsung kepada perwakilan karyawan PTDI.
Baca SelengkapnyaSerikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) mengadukan nasibnya kepada Komisi VI DPR RI
Baca SelengkapnyaTindak pidana pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan tersangka SD dilakukan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023
Baca SelengkapnyaMasalah tersebut muncul, karena perusahaan mengalami kerugian mencapai Rp459 miliar.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Dirut PT Timah, Ahmad Dani Virsal, menjadi bulan-bulan anggota DPR.
Baca SelengkapnyaSambil menahan air mata, seorang pegawai Indofarma mengungkapkan sepotong kue yang menjadi suguhan menjadi barang mewah bagi mereka.
Baca SelengkapnyaPekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri menetapkan eks pegawai BPOM berinisial SD menjadi tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan sejumlah pihak telah dilakukan. Rekomendasi dari Inspektorat juga sudah keluar.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, naik darah laporkan sikap sombong para bos BUMN Karya
Baca SelengkapnyaPT IMS pada tahun 2016 dan 2017 lalu melaksanakan pengerjaan atau produksi proyek dari PT INKA tersebut.
Baca Selengkapnya