Pengamat Minta ASN Langgar Protokol Disanksi Tegas, Cegah Penyebaran Covid-19

Merdeka.com - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, melaporkan angka positivity rate di Jakarta naik menjadi 10 persen dalam satu pekan ini. Secara keseluruhan angka positivity rate di Jakarta rata-ratanya sebesar 6,1 persen.

Angka tersebut belum melewati standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Berdasarkan situs www.who.int, suatu daerah dinyatakan aman dari Covid-19 jika angka positivity rate di bawah 5 persen.

Berdasarkan data kasus Covid-19 dari Kementerian Kesehatan RI per 25 Agustus 2020 pukul 12.00 Wib, jumlah penambahan kasus positif di DKI mencapai 637 orang. Sehingga akumulasi kasus positif di DKI Jakarta sampai hari ini sebanyak 34.740.

Pengamat kebijakan publik, Trubus, melihat fenomena penambahan kasus Covid-19 di Jakarta paling banyak didapati dari perkantoran. Bahkan lebih spesifik lagi menurutnya kasus Covid-19 akhir-akhir ini banyak ditemui di kantor kementerian maupun kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kan selama ini di perkantoran (bertambah kasusnya). Kebanyakan di kementerian sama BUMN," ujar Trubus saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (25/8).

Trubus sangat miris setiap kali mendengar kabar munculnya cluster baru dari kantor kementerian maupun BUMN. Padahal menurutnya, para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor tersebut memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Sehingga seharusnya, menurut Trubus para pegawai itu bisa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Dia menyarankan adanya pemberian sanksi yang tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan khususnya PNS agar tidak ada lagi penambahan kasus dari perkantoran.

"Mereka (ASN) kan tenaga terdidik. Pendidikannya tinggi-tinggi tapi 'EGP' (Emang Gue Pikirin). Mereka nggak mikirin, nah harusnya diberikan sanksi ke mereka-mereka ini," ujar Trubus.

Bila sanksi yang ditetapkan tidak dijalankan dengan semestinya, maka jumlah kasus Covid-19 dari cluster perkantoran akan terus bertambah. Inilah menurut Trubus yang menyebabkan angka positivity rate DKI Jakarta selalu menjadi yang tertinggi.

"Harusnya itu diberikan sanksi ke mereka (ASN). Kalau tidak, edukasi soal Covid gagal dong? Soalnya mereka yang berpendidikan tinggi itu tahu kalau virus Corona bahaya, tapi mereka tetap saja tidak menerapkan protokol kesehatan," ujar Trubus.

Selain itu, Trubus melihat adanya penambahan kasus dari cluster perkantoran tadi sebenarnya tidak semata-mata berasal dari kantor. Namun bisa berasal dari transportasi publik. Seperti yang diketahui, pengguna transportasi publik juga terdiri dari para pekerja kantoran. Baik itu swasta maupun negeri. Apalagi setelah MRT dan transjakarta terintegrasi.

"Nah cluster perkantoran, sumber penularannya tidak semata-mata dari kantor saja. Bisa berasal dari transportasi umum. Simple-nya jam pulang mereka (PNS) bersamaan. Jadi tidak ada jaminan," ujarnya.

Trubus melihat bahwa tingginya positivity rate di Jakarta tidak bisa lepas dari sosok ibu kota sendiri. Di mana DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian Indonesia. Di mana mobilitas di Jakarta sangatlah tinggi. Transportasi umum di Jakarta dinilai yang paling maju dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta per 6 Agustus 2020, sebanyak 31 kantor sudah ditutup sementara. Kepala Disnaker Andri Yansyah mengatakan, penutupan itu dikarenakan adanya konfirmasi positif Covid-19 serta adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh para pegawai kantor.

Dari 31 kantor itu, 24 kantor ditutup sementara karena ada laporan kasus positif Covid-19. Sedangkan 7 kantor lainnya ditutup karena telah melanggar protokol Kesehatan. 31 kantor tersebut merupakan gabungan dari kantor pemerintahan maupun kantor swasta. (mdk/rhm)