Penyerapan anggaran rendah, jajaran SKPD disemprot Jokowi

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengevaluasi penyerapan anggaran APBD Tahun 2013. Ia ingin mempertajam penyerapan anggaran.

"Karena serapan anggaran kita untuk anggaran aparatur tidak langsungnya sudah terserap 28 persen. Tapi untuk anggaran langsung baru terserap 15 persen. Untuk ini saya mau tanya satu per satu. Kita akan rancang lagi di APBD perubahan," ujar Jokowi saat pemaparan di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/6).

Menurutnya, kalau hanya 15 persen merupakan lampu kuning buat SKPD. Untuk itu, ia harapkan seluruh SKPD berhati-hati.

"Sanggup-sanggup nanti Desember kayak kemarin hanya 82 persen. Jadi ngomong sekalian sekarang. Jadi nanti saya bisa merancang, jadi untuk pembelian saja. Ini yang mau kita dorong. Karena tiap minggu saya ikuti gini terus, enggak bisa enggak bisa. Saya ingin penekanan, karena saya lihat belum loncat," jelasnya.

Ia pun memaparkan hingga 17 Juni realisasi penyerapan anggaran pada 10 SKPD sebagai berikut, Dinas perumahan 2,18 persen, Dinas Perhubungan 4,04 persen, Dinas Pertamanan dan Pemakaman 4,40 persen, Dinas PU 6,11 persen, Dinas Kelautan dan Pertanian 6.18 persen, Arsip dan perpustakaan 10,15 persen, Dinas Pemadam 10,55 persen, Dinas Pariwisata 10,78 persen, Dinas UKM dan Koperasi 12,23 persen, dan Dinas pemuda olahraga, 12,4 persen.

"Jangan sampai bulan November baru kita meloncat sana meloncat sini ditandai. Kepada kepala SKPD melaporkan kegiatan yang tidak terserap sehingga diganti kegiatan lain," ucapnya.

Ia akan terus memonitor di lapangan setiap persoalan di SKPD. Kalau perlu persoalan dapat dilaporkan kepadanya atau Wakil Gubernur kecuali persoalan kecil-kecil. "Jadi ngaku sekarang saja. Daripada akhir tahun alasan, saya enggak mau terima alasan. Saya minta para bupati dan wali kota memantau kegiatan SKPD di wilayah masing-masing," tambahnya.