Follow
Sumarsono: Laporan keuangan 2016 diserahkan ke BPK bulan depan
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyelesaikan laporan keuangan tahun anggaran 2016. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menargetkan, laporan laporan keuangan bisa diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dikoreksi pada bulan depan.
"Saya kira, harusnya selesai sekarang tapi paling enggak akhir bulan ini saya kira selesai bulan Januari," kata Sumarsono, di kawasan Car Free Day, Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (22/1).
Dalam penyusunan laporan tersebut, Sumarsono memastikan tak ada kendala berarti. Laporan keuangan disusun oleh dua institusi berbeda sehingga dia mengklaim akan semakin cepat pengerjaannya.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Bagaimana Pasuruan ingin tingkatkan tata kelola keuangan? Gus Ipul juga berharap pada masa yang akan datang, tata kelola keuangan daerah di Pemkot Pasuruan semakin menuju arah peningkatan yang lebih baik.
-
Kenapa Pangkoosudnas mengapresiasi kinerja Tim Audit Itjenau? Pangkoosudnas Marsdya TNI M Tonny Harjono mengapresiasi kinerja Tim audit Itjenau yang tidak kenal lelah mengumpulkan data pemeriksaan di lingkungan Koopsudnas.
-
Bagaimana Sekretaris Kabinet mendukung kerja kabinet? Dikutip dalam laman resmi setkab.go.id, Sekretariat Kabinet akan memberi dukungan manajemen melalui beberapa hal. Di antaranya sebagai berikut, Pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan; Pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif; dan Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana dilingkungan Sekretariat Kabinet.
-
Bagaimana Pertamina memastikan proyek selesai tepat waktu? 'Pakta Integritas ini adalah langkah yang baik, Kejaksaan RI akan fokus pada tugasnya mengawal penyelesaian pembangunan PSN. Kita tahu pentingnya PSN ini, mari kita kawal penyelesaiannya, kita harus berupaya proses PSN Terminal LPG Bima dan Kupang dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat,' tutur Katarina.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
"Enggak ada masalah karena lembaganya kan pisah itu Badan Keuangan dan Badan Aset jadi juga harus sedikit konsentrasi untuk menanganinya," ujar Sumarsono.
Sebelumnya, laporan keuangan disusun langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) DKI Jakarta. Setelah perombakan SKPD, institusi ini terkena dampak dan akhirnya dipecah menjadi dua, yakni Badan Aset dan Badan Keuangan.
"Jadi normalnya akhir bulan ini selesai ya. sekarang sudah hampir selesai finalnya itu ya. Karena rekonsiliasi kan pertengahan Januari sekitar tanggal 14," tandas Sumarsono.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Baca Selengkapnya
Hasil dari pemeriksaan BPK, laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian.
Baca Selengkapnya
Kepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca Selengkapnya
Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya
Pembayaran jasa EO disebut tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.
Baca Selengkapnya
Kemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca Selengkapnya
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca Selengkapnya
Di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.
Baca Selengkapnya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya
Kementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fund atau dana gabungan.
Baca Selengkapnya