Terinspirasi New York, Ahok akan ubah billboard di DKI pakai LED
Merdeka.com - Guna menambah keindahan kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mengubah kebijakan pemasangan papan iklan (billboard) di ibu kota dengan menggunakan Light Emitting Diode (LED). Dia mengaku terinspirasi ide itu dari kota-kota besar di dunia.
"(Seperti kota) Tokyo atau New York lah," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/9).
Ahok mengaku sangat ingin Jakarta pada malam hari terlihat lebih semarak dengan adanya papan iklan LED, seperti kota besar di Jepang dan Amerika Serikat itu. Dia berharap hal ini mendapat respons positif dari para pemilik gedung, karena sebenarnya penggunaan LED hanya membutuhkan daya listrik yang sedikit.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
-
Bagaimana Pratama Arhan mendapatkan penghasilan dari iklan? Saat ini, Arhan menjadi wajah dalam iklan produk sepatu Mizuno. Tidak hanya sepatu, ia juga menjadi bintang dalam iklan salah satu merek kopi ternama di Jepang.
-
Apa tujuan sosialisasi pajak di Bontang? Kegiatan sosialisasi perpajakan kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan.
-
Pajak apa yang dimaksud di video? 'REZIM GAGAL? Harap hati-hati bagi para ibu-ibu kalau lagi hubungan sama suami yak, jangan sampai hamil-melahirkan ada pajak juga bagi ibu yang melahirkan,' tulis akun TikTok tersebut dalam video.
"Kalau dia para pengelola gedung mau pasang, kan bisa jadi ramai," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, selama ini penarikan dan pengawasan pajak daerah dari pemasangan iklan dengan billboard sangat tidak transparan, dan sangat sulit dilacak oleh pihaknya. Padahal diketahui, pajak iklan billboard justru sangat jauh lebih mahal.
Untuk itu, Ahok berencana akan menggratiskan pajak iklan dengan menggunakan LED, namun dengan ketentuan bahwa para pengelola gedung diharuskan membagi keuntungan iklan mereka sebesar 30 persen, kepada pihak Pemprov DKI Jakarta.
"Pajak billboard itu, bayar enggak bayar, susah kami lacaknya. Terlalu banyak permainan," ujar Ahok.
"Kalau terima iklan dari orang, bagi saja hasil 70:30. Jadi kita enggak berdebat lagi soal nilai strategis reklame," pungkasnya. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.
Baca SelengkapnyaJusuf Hamka berjanji membuat program makan nasi kuning gratis di setiap RT maupun RW bila terpilih menjadi Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaDisatu sisi juga diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi lampu dan emisi karbon, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan.
Baca SelengkapnyaAksi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penghematan energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Baca SelengkapnyaDia berharap melalui aksi ini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menghemat energi dan mengurangi emisi GRK.
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.
Baca SelengkapnyaKebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca Selengkapnya"Saya minta Walkot, Camat, Lurah untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak bakar sampah di lingkungannya," kata Heru.
Baca SelengkapnyaTak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca Selengkapnya