Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Usai cuti kampanye, Ahok akan rombak PNS di Pemprov DKI Jakarta

Usai cuti kampanye, Ahok akan rombak PNS di Pemprov DKI Jakarta ahok. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku akan melakukan perombakan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Ahok, perombakan PNS tersebut akan dilakukan usai cuti kampanyenya berakhir .

Perombakan tersebut dilakukan Ahok bukan karena kinerja para PNS menurun saat dirinya cuti kampanye. Melainkan karena ingin meningkatkan pelayanan dengan baik.

"Enggak, enggak, kalau ini semua dirombak berjalan dengan baik, dia mau melayani dengan baik ya silakan, tapi kalau dia enggak baik silakan turun, pasti turun. Kan nanti yang misalnya anak-anak masuk tahun 2010 itu golongannya udah sampai nih, sekarang mereka baru boleh menjabat eselon 4, berikutnya bisa eselon 3, eselon 2," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (11/1).

"Eselon ini yang sistem aparatur sipil negara kita kan jabatan ditentukan dari golongan. Yang baik-baik ini yang udah puas dengan gaji yang besar yang enggak korup akan bersyukur," sambung Ahok.

Dengan demikian, lanjut Ahok, pegawai biasa memiliki peluang untuk naik menjadi eselon 4 dengan gaji sekitar Rp 20-30 juta. Tentunya hal ini akan disambut baik oleh para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Nah orang yang bersyukur ini lah yang harus kita dorong naik, kalau eselon 2 gajinya Rp 75 juta. Nah dia orang yang bersyukur kalau gaya hidupnya enggak berubah, tabungannya penuh," ujar Ahok.

"Kita merombak untuk orang yang bersyukur dengan gaji yang ada kemudian dia akan melayani, dan dia juga sadar struktur kita tambah kecil, kalau kamu sadar struktur makin kecil berarti jabatannya itu makin enggak ada. Berati kalau kamu enggak baik dikit, enggak mau ngelayani orang pasti ganti pemain baru," tutup Ahok.

Diketahui, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono melakukan perombakan SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Perampingan SKPD yang dilakukan Sumarsono ini sudah diamini pihak DPRD, tetapi Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kurang sreg dengan langkah Sumarsono tersebut. (mdk/msh)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Ganjar saat AHY Kritik Jokowi soal IKN yang Dikhawatirkan Mangkrak
Respons Ganjar saat AHY Kritik Jokowi soal IKN yang Dikhawatirkan Mangkrak

AHY menyinggung IKN yang dikhawatirkan mangkrak hingga rakyat menderita.

Baca Selengkapnya
UU Direvisi: Keberlanjutan Karir PNS dan PPPK Tergantung Kinerja, Semua Dapat Pensiunan
UU Direvisi: Keberlanjutan Karir PNS dan PPPK Tergantung Kinerja, Semua Dapat Pensiunan

RUU ASN juga mengamodasi isu kesejahteraan ASN, khususnya PPPK. Nantinya, PPPK bakal dapat uang pensiun seperti PNS.

Baca Selengkapnya
Gaji Naik 8 Persen, PNS Jangan Lagi Sibuk Rapat Sana-Sini
Gaji Naik 8 Persen, PNS Jangan Lagi Sibuk Rapat Sana-Sini

Menteri Anas menginginkan agar kinerja PNS dalam mengurusi birokrasi harus berdampak langsung kepada rakyat.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Akhirnya Ungkap Kriteria PNS Bakal Pindah ke IKN Nusantara
Presiden Jokowi Akhirnya Ungkap Kriteria PNS Bakal Pindah ke IKN Nusantara

"PNS jangan alergi terhadap teknologi. Sangat penting. Tidak bisa kita cegah lagi," kata Jokowi.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Bakal Pindahkan ASN DKI yang Tak Bekerja Baik ke IKN, Begini Respons Kepala Otoritas
Heru Budi Bakal Pindahkan ASN DKI yang Tak Bekerja Baik ke IKN, Begini Respons Kepala Otoritas

Heru juga menyampaikan perihal Undang-Undang ASN yang terbaru.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Revisi UU ASN, Tenaga Honorer Bisa Diangkat Jadi PNS?
Pemerintah Revisi UU ASN, Tenaga Honorer Bisa Diangkat Jadi PNS?

Pemerintah tengah tengah melakukan uji publik Revisi Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Selengkapnya
Menpan RB Ungkap 130 Ribu Posisi PNS di Daerah Tertinggal Belum Terisi
Menpan RB Ungkap 130 Ribu Posisi PNS di Daerah Tertinggal Belum Terisi

Anas menyebut ada 130 ribu formasi CPNS di daerah 3T yang kosong pada Seleksi CPNS tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Benarkah IKN Nusantara Jadi Tempat Buangan PNS Berkinerja Buruk?
Benarkah IKN Nusantara Jadi Tempat Buangan PNS Berkinerja Buruk?

Bambang memastikan IKN bukan tempat buangan untuk ASN yang berkinerja buruk.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kebut Aturan Turunan UU ASN dalam 2 Bulan, Ada Insentif buat PNS
Pemerintah Kebut Aturan Turunan UU ASN dalam 2 Bulan, Ada Insentif buat PNS

Menpan Azwar Anas menargetkan aturan turun UU ASN rampung dalam 2 bulan.

Baca Selengkapnya
Tiga Rencana Pemerintah Selesaikan Masalah Tenaga Honorer, Termasuk Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu
Tiga Rencana Pemerintah Selesaikan Masalah Tenaga Honorer, Termasuk Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu

Abdullah Azwar Anas mengungkapkan ada tiga rencana kebijakan dalam penataan tenaga non ASN atau tenaga honorer di Indonesia..

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer

Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.

Baca Selengkapnya
Menpan RB Ngaku Tak Tahu Ribuan Guru Honorer di Jakarta Terkena Kebijakan Cleansing
Menpan RB Ngaku Tak Tahu Ribuan Guru Honorer di Jakarta Terkena Kebijakan Cleansing

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.

Baca Selengkapnya