Antigen dan PCR Tidak Efektif untuk Syarat Perjalanan, Ini Penjelasan Pakar UGM

Merdeka.com - Demi mencegah penyebaran Virus Corona, masyarakat yang ingin bepergian diwajibkan untuk menunjukkan surat bebas COVID-19 berupa hasil tes PCR yang berlaku 2x24 jam dan tes antigen yang berlaku 1x24 jam. Penjelasan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3,2, dan 1 di Jawa-Bali.

Namun bagi Epidemolog Universitas Gadjah Mada (UGM) dr. Bayu Satria, hal ini dianggap kurang tepat. Dia mengaku sejak awal tidak setuju terhadap kedua bentuk tes tersebut sebagai syarat perjalanan dengan moda transportasi apapun.

“Bagi saya ini langkah sia-sia dan selama ini satgas tidak pernah melakukan evaluasi atau studi untuk membuktikan bahwa penggunaan antigen/PCR efektif untuk mencegah penularan lintas daerah,” kata Bayu dikutip dari Ugm.ac.id pada Selasa (26/10).

Tidak Ditemui di Negara Lain

©2020 Merdeka.com/usar.army.mil

Bayu mengatakan, kebijakan seperti ini sebenarnya tidak ditemui di negara lain. Menurutnya, hasil PCR/antigen tidak menjamin seseorang tidak sedang terinfeksi COVID-19. Selain itu pemeriksaan juga hanya dilakukan sekali tanpa indikasi dinilai lemah efektifitasnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali aturan tersebut. Apalagi dalam pandangannya, pemerintah sering membuat kebijakan tanpa dilandasi alasan ilmiah yang kuat. Menurutnya, kalaupun nanti ingin mengurangi jumlah penumpang, sebaiknya dilakukan dengan aturan pembatasan kapasitas.

“Jadi tidak perlu dengan PCR. Belum nanti ada permainan surat antigen atau PCR palsu yang hanya akan menguntungkan finansial para pembuat suratnya. Sekali lagi yang paling penting di perjalanan domestik itu masker, vaksin, serta sirkulasi udara yang baik dan juga jaga jarak,” kata Bayu.

Vaksin dan Disiplin Masker

©2021 Merdeka.com

Bayu mengatakan, yang paling penting dari pencegahan penularan COVID-19 dalam perjalanan adalah disiplin masker, jaga jarak, dan pelaku perjalanan yang sudah divaksin. Apalagi dalam perjalanan jarak jauh, pemakaian masker sangat diharuskan. Selain itu kapasitas penumpang juga diatur antara 50-75 persen dengan aturan jaga jarak dan penyediaan ruang khusus untuk makan.

“Dengan cara-cara seperti itu saya kira sudah cukup membantu. Hal ini perlu saya sampaikan sebab penelitian di Indonesia sampai saat ini masih kurang mengenai sebenarnya seberapa besar risiko tertular di transportasi publik. Karena kembali lagi pemegang datanya tidak mau melakukan evaluasi soal itu,” pungkas Bayu. (mdk/shr)