3 Fakta Pejabat dan ASN Pemkab Jember Diduga Gelar Kampanye Politik Terselubung

Merdeka.com - Jaringan Edukasi Pemilu untuk Rakyat (JEPR) melaporkan sejumlah pejabat struktural dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur. Pelaporan itu dilatarbelakangi oleh adanya dugaan bahwa puluhan pejabat struktural dan ASN itu berpartisipasi dalam kampanye politik.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu memanggil pihak JEPR untuk dimintai keterangan lebih lanjut pada Selasa (2/5/2023).

"Kami memanggil pelapor Ketua Jaringan Edukasi Pemilu untuk Rakyat (JEPR) Jawa Timur Rico Nurfiansyah Ali untuk memberikan klarifikasi terkait laporan No.003/Reg/LP/PL/Kab/16.16/IV/2023 di kantor Bawaslu," terang Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka di kabupaten setempat.

Klarifikasi JEPR

Pihak Bawaslu Jember mengungkapkan, pemanggilan terhadap JEPR selaku pelapor dugaan pelanggaran netralitas ASN dan pejabat merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

"Kami meminta klarifikasi terhadap JEPR atas laporan yang sudah diadukan ke Bawaslu Jatim dan dilimpahkan ke Jember," jelas Imam, dikutip dari Antara.

Ketua JEPR Jatim Rico Nurfiansyah Ali menjelaskan, pihaknya melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat negara dan puluhan pejabat struktural Pemkab Jember kepada Bawaslu Jawa Timur pada 12 April 2023. Kasus itu kemudian dilimpahkan kepada pihak Bawaslu Jember pada 27 April 2023.

"Setelah melakukan investigasi mendalam, kami melaporkan satu pejabat negara, 15 pejabat struktural di tingkat kabupaten, 30 pejabat struktural di kecamatan dan 20 pejabat struktural di tingkat kelurahan," demikian Rico membeberkan temuan JEPR.

Dugaan Langgar Netralitas ASN

©2022 Merdeka.com/Dok. Pemprov Banten

Puluhan pejabat Pemkab Jember itu diduga melanggar netralitas ASN pada Kegiatan Jember Berbagi yang digelar selama bulan Ramadan 1444 Hijriah kemarin.

"Kegiatan Jember Berbagi melibatkan fungsionaris partai peserta Pemilu 2024 dan beberapa calon legislator dari sejumlah partai yang menguntungkan mereka, padahal kegiatan itu menggunakan dana APBD dan APBN," ungkap Rico.

Dia menambahkan, Bawaslu Jember memiliki waktu selama tujuh hari untuk melakukan penanganan pelaporan setelah pelimpahan dari Bawaslu Jawa Timur dan bisa ditambah tujuh hari lagi untuk melakukan klarifikasi. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022.

"Kami juga sudah melampirkan sejumlah bukti foto terkait dengan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan pejabat negara dan pejabat struktural Pemkab Jember tersebut," imbuhnya.

JEPR meminta Bawaslu Jember melakukan klarifikasi kepada seluruh pihak tanpa terkecuali agar kasus menjadi terang benderang. Adapun, pihak JEPR juga akan berkirim surat ke Menpan RB dan KASN, serta ke sejumlah parpol di DPRD Jember.

Jember Berbagi

©2020 Merdeka.com/bukalapak.com

Kegiatan Jember Berbagi yang diinisiasi Pemkab Jember meliputi pemberian bantuan sembako kepada fakir miskin, meninjau dan memberi vitamin bayi yang terdeteksi stunting, serta bantuan untuk difabel. 

"Tujuannya untuk mengajak sedekah karena sedekah dapat melindungi dari mara bahaya dan segala bencana. Selain itu untuk saling bersimpati satu sama lain agar memiliki rasa sosial," terang Bupati Jember Hendy Siswanto, dikutip dari laman resmi Kominfo Jember. 

Jember Berbagi diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat untuk bersedekah dan membantu meringankan beban orang lain.  (mdk/rka)