Kondisi Terkini Kebakaran Hutan Taman Nasional Baluran, Tutup untuk Wisatawan hingga Akhir September

Taman Nasional Baluran dimulai sejak 1920 silam. Kawasan ini hadir dengan usulan pencadangan hutan Bitakol seluas sekitar 1.553 hektare untuk ditetapkan sebagai areal hutan produksi tanaman jati (jatibosch) (Wind dan Amir, 1977). Langkah konservasi kawasan Baluran telah dilakukan sejak lama yakni pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1928.

Rintisan penunjukannya menjadi suaka margasatwa dilakukan oleh Kebun Raya Bogor sejak 1928. Rintisan ini didasarkan pada usulan A.H. Loedeboer (pemegang konsesi lahan perkebunan pada sebagian kawasan Baluran di daerah Labuhan Merak dan Gunung Mesigit kala itu).

Pada 23 Januari 1930 diterbitkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 83 (Gouvernement Besluit van 23 Januari 1930, No. 83) tentang penetapan Baluran sebagai Hutan Lindung (Boschreserve).

Kemudian pada 25 September 1937, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 9, Lembaran Negara Hindia Belanda 1937, No. 544 (Besluit van Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië van 25 September 1937, No. 9, Staatsblad van Nederlandsch- Indië 1937, No. 544) yang berisi keputusan areal Baluran ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa (wildreservaat) dengan luas sekitar 25.000 hektare.

Penunjukan kawasan Baluran sebagai Suaka Margasatwa pada 1937 memasukkan areal hutan produksi jati Bitakol sebagai bagian kawasan dimaksud seluas total sekitar 25.000 hektare.

Pada 1949, jawatan kehutanan Banyuwangi merencanakan pengelolaan hutan untuk hutan Bitakol, diperluas hingga daerah lain di sepanjang jalan provinsi dengan total areal 4.739 hektare. Areal ini tidak pernah dikeluarkan dari kawasan suaka margasatwa oleh pemerintah, namun kegiatan eksploitasi terus meningkat.

Area hutan seluas 1.000 hektare ditebang habis dan ditanami kembali dengan jati mulai 1955 sampai 1965. Selanjutnya pada areal seluas 2.000 hektare mulai 1966 sampai 1976.

Pada 6 Maret 1980, bertepatan dengan pelaksanaan kongres Taman Nasional sedunia di Bali, Kawasan Baluran menjadi salah satu dari lima kawasan yang dideklarasikan sebagai taman nasional oleh Menteri Pertanian dengan luas 25.000 hektare.

Penunjukan secara resmi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 279/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 seluas 25.000 hektare. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 279/Kpts-VI/1997 ini secara resmi merubah status kawasan Baluran yang semula Suaka Margasatwa menjadi Taman Nasional.