Bagi-Bagi Bintang Jenderal TNI

Merdeka.com - Hampir dua bulan nama Wakil Panglima TNI belum diputuskan Presiden Joko Widodo. Tiga kepala staf TNI menjadi kandidat utama. Nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa paling berpeluang menduduki posisi baru itu.

Kehadiran jabatan Wakil Panglima TNI diteken Jokowi pada 18 Oktober 2019 lalu, dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Pemerintah beralasan ingin mengoptimalisasi pengelolaan TNI dengan sebaran anggotanya di seluruh wilayah Indonesia.

Nama Andika kabarnya menunggu pengumuman kepala negara untuk menempat jabatan Wakil Panglima TNI. Peluang menantu mantan Kepala BIN Purnawirawan Jenderal A.M Hendropriyono ini dirasa sesuai dengan kemampuannya. Sebagai lulusan Akmil 1987, karir Andika selama menjadi tentara juga tergolong moncer.

Dengan syarat bahwa Wakil Panglima TNI harus bintang empat dan kepala staf, Andika tidak ada lawan. Dua pesaingnya, yakni Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Yuyu Sutisna dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Siwi Sukma Adji.

Pengamat intelijen dan militer Connie Rahakundini Bakrie melihat, dua kepala staf pesaing Andika untuk posisi Wakil Panglima TNI bukan tidak memiliki kemampuan. Laksamana Siwi sudah akan memasuki usia pensiun pada April tahun depan. Sedangkan Marsekal Yuyu kemungkinan sulit lantaran Panglima TNI Hadi Tjahjanto juga berasal dari TNI AU.

"Sehingga Kasad Andika, menurut saya yang masuk akal untuk menjadi Wakil Panglima TNI," ujar Connie kepada merdeka.com, Jumat pekan lalu.

Kabar mengenai isu Andika segera menjabat Wakil Panglima TNI, sempat didengar Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Rizaldy. Dia merasa tidak masalah bila posisi itu nantinya benar dijabat Andika.

Kehadiran Andika sebagai dengan jabatan baru itu tentu menjadi cerminan bahwa TNI Angkatan Darat harus memiliki posisi penting dalam struktur pejabat militer. Apalagi sebagai matra paling banyak diisi pasukan besar wilayah mereka.

"Menurut saya pribadi, TNI AD memang harus ada di struktur atasan. Karena mewakili sebagai paling besar. Untuk nama Andika, secara usia itu masih pas. Selain itu karen matra angkatan darat juga paling besar," ungkap Bobby.

Karir militer Andika paling meroket di era Presiden Jokowi. Diawali dengan menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada tahun 2014, membuatnya naik pangkat menjadi Mayor Jenderal. Pada 2016, dia menjabat Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura.

Masuk tahun 2018, menjadi lompatan karir besar. Posisi Letjen didapat ketika menjadi Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat. Di tahun yang sama, Andika diminta mengisis posisi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Setelah itu, tepatnya pada 22 November 2018, pria berusia 54 tahun itu dilantik Presiden Jokowi jenderal sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

Besarnya peluang Andika menjadi Wakil Panglima TNI juga tida bisa dilepaskan dari peran sang mertua. Pengamat pertahanan Sidratahta Mukhtar, melihat keadaan itu sulit dipisahkan lantaran Hendropriyono juga memiliki peran besar bagi besarnya dunia militer, khususnya TNI AD.

Kesan bahwa Andika sudah disiapkan menjabat posisi penting di Markas Besar TNI juga sulit dihindari. "Memang (Andika) sudah disiapkan dengan matang sebagai figur yang secara bertahap akan sampai ke puncak. Jadi menurut saya, sudah memiliki deal strategis yang jelas," ucap dosen Kajian Terorisme Pascasarjana Sekolah Strategis dan Global Universitas Indonesia tersebut.

Pro Kontra Wakil Panglima TNI

Langkah Presiden Jokowi menghadirkan posisi wakil panglima TNI tidak semua setuju. Keputusan itu justru membuat jabatan TNI menjadi gemuk. Seolah bertolak belakang dengan keinginan kepala negara merampingkan jabatan birokrasi.

Politikus PKS Sukamta menilai posisi Wakil Panglima TNI tidak lebih ingin menambah porsi bagi pejabat negara. Posisi ini seakan sejalan dengan banyaknya wakil menteri dimunculkan Jokowi dalam kabinet Indonesia Maju.

"Pertanyaan publik kemudian adalah kenapa justru Presiden membuat jabatan politik menjadi gemuk," kata Sukamta. "Kesannya beliau akan merampingkan birokrasi. Tidak sesuai dengan semangat debirokratisasi," ujar dia menambahkan.

Bukan hanya membuat gemuk. Anggota Komisi I DPR itu juga menyoroti Perpres Nomor 66 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-undang TNI. Dalam UU TNI tidak ada jabatan Wakil Panglima. Padahal seharusnya Perpres tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan.

Sidratahta Mukhtar mengingatkan bahwa penempatan itu harus untuk menghilangkan anggapan publik bahwa itu hanya mengakomodasi jabatan para jenderal. Sehingga pemerintah harus memberi pandangan pentingnya publik melihat dari sisi ancaman pertahanan negara.

Untuk itu, Sidratahta melihat bahwa jabatan Wakil Panglima TNI bisa difokuskan pada berbagai fungsi koordinasi. Sehingga penempatan Wakil Panglima TNI harus sebaiknya ada pertimbangan mandat politik dari presiden maupun lembaga terkait.

"Supaya dalam kelayakan fungsi itu kan, seperti bupati wakil bupati itu kan satu paket, artinya logika bisa diterapkan di dalam strukturisasi jabatan strategis di Mabes TNI," jelas Sidratahta.

TNI sebagai lembaga yang sangat besar, kata Sidratahta, mereka harus menjaga keadaulatan negara sebesar ini. Dengan berbagai jenis ancaman, baik konvensional maupun modern, bukan hal main-main. Tentu ini diperlukan juga peran masyarakat, salah satunya melalui pengembangan program Bela Negara yang sejauh ini tidak jelas arahnya.

Meluasnya pertahanan Indonesia justru seharusnya menjadi sorotan. Connie memandang posisi Wakil Panglima TNI diperlukan jika pemerintah ingin mewujudkan Nawacita yang digaungkan pada Tahun 2014 lalu. Sehingga cita-cita Indonesia menjadi poros maritim bisa terwujud.

Kondisi ini tentu sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi agar anggaran pertahanan di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto naik menjadi Rp131 triliun. Angka ini Rp21 triliun lebih dibanding tahun sebelumnya.

Ditambah lagi dengan adanya pasukan baru dalam tubuh TNI. Salah satuny memiliki satuan baru bernama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogabwilhan. Pembentukan Kogabwilhan juga akan memudahkan koordinasi di daerah ketika ada perkembangan situasi konflik, sehingga reaksinya akan lebih cepat.

Kogabwilhan akan dipusatkan di sekitar Kepulauan Riau. Dia mengatakan alasan markas Kogabwilhan di Kepri karena terdapat sejumlah basis pertahanan TNI seperti Pangkalan TNI AL (Lanal), Pangkalan Udara TNI AU (Lanud), dan Komando Resort Militer TNI AD (Korem).

"Untuk ke depan, tentara yang mampu mengamankan dari luar ke dalam. Itu tidak mungkin dilakukan Panglima TNI sendiri, di posisi itu Wakil Panglima TNI diperlukan," kata Connie.

Hadirnya posisi Wakil Panglima TNI bukan sebagai tempat parkir. Menurut Connie, bila Andika dalam waktu dekat dilantik presiden maka kesempatannya naik sebagai Panglima TNI belum tertutup. Masih ada waktu 3,5 tahun sebelum Andika pensiun. Sedangkan posisi Panglima Hadi masih memiliki waktu 2 tahun menuju pensiun.

"Justru Wakil Panglima menjadi kesempatan Andhika menjadi Panglima TNI," tegas dia.

TNI Naikan Bintang

Bukan hanya penambahan posisi dengan hadirnya Wakil Panglima TNI. Pemerintah juga menambah bintang pada posisi tertentu. Di antaranya Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto dan Komandan Pusat Polisi Militer TNI. Kedua jabatan ini akan naik menjadi bintang 3.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Sjarief Hasan, melihat kondisi ini sebagai bentuk pemerintah melakukan restrukturisasi dan peningkatan kelas dari organisasi TNI. Peningkatan ini dirasa penting. Tentu untuk beberapa pos penambahan bintang itu nantinya menjadi wewenang Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.

"Kenaikan bintang itu suatu strategi yang memang sudah pernah disosialisasikan kepada kita waktu sebelumnya. Tetapi, siapa yang dinaikan siapa yang tidak itu kan wewenangnya mereka juga," ujar Sjarief.

Sedangkan Dave, memandang bahwa peningkatan bintang di tubuh TNI akan membuat anggota lebih merasa wibawa. Terutama ketika melakukan komunikasi dengan mitra dari luar negeri. Bila pangkatnya setara, tentu memudahkan komunikasi.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar ini melihat bahwa Presiden Jokowi bukan sedang melakukan penggemukan jabatan. Tentu pertimbangan ini sudah melalui kajian dengan Mabes TNI dan kementerian Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi.

"Ini sudah melalui pertimbangan masak-masak baik dari Mabes TNI, Kementerian Pertahanan juga dari Kementerian Aparatur Negara. Semuanya itu kan mempelajari, sehingga keluar putusan tersebut. Jadi enggak sembarang naikin jabatan itu," ungkap Dave.

Cap obral bintang tidak bisa ditampik dari keputusan ini. Connie berpandangan memang perlu adanya kebijakan pemerintah untuk para perwira yang selama ini terparkir. Dalam catatan dia, terdapat 800 perwira menengah terparkir di lantai 8 Mabes TNI.

Dengan adanya kenaikan bintang di beberapa pos TNI, justru menyerap para perwira yang selama ini perlu dikaryakan. Tentu kebijakan ini menjadi harapan baru. Apalagi Presiden Jokowi sudah menyiapkan 60 pos baru bagi para perwira TNI. "Dengan membuat pos seperti itu, pangkat tadi jadi terserap," ucap Connie.

Presiden Jokowi sudah berkomitmen mendukung profesionalisme TNI. Langkah itu dimulai dengan menambah jabatan baru untuk para perwira tinggi TNI. Bahkan telah menambahkan 60 jabatan perwira tinggi baru untuk mengoptimalkan peran prajurit

Ratusan jabatan baru untuk perwira berpangkat kolonel juga diperhatikan. Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan lebih dari 450 posisi baru untuk perwira berpangkat kolonel dan 300 lebih posisi baru untuk perwira tinggi TNI.