Bupati Bogor Ade Yasin: Bansos Belum Maksimal Karena Gunakan Data Lama

Merdeka.com - Beberapa daerah sudah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak virus Corona atau Covid-19. Namun, pelaksanaan penyaluran bantuan sosial masih belum maksimal. Di beberapa daerah, distribusinya tidak merata.

Bupati Bogor Ade Yasin tidak menampik belum maksimalnya penyaluran bantuan sosial di wilayahnya.

"Dari pusat sudah berjalan, walaupun belum maksimal. Dari provinsi juga belum maksimal," ungkap Ade Yasin, Senin (28/4).

Bupati Ade Yasin menceritakan banyak hal mengenai penanganan wabah Corona dan problematika penyaluran bantuan sosial di wilayahnya yang merupakan wilayah dengan penduduk sangat besar.

Berikut petikan wawancara khusus jurnalis merdeka.com Wilfridus Setu Embu dengan Bupati Bogor Ade Yasin.

Bagaimana pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bogor?

PSBB perpanjangan ya hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama saat PSBB yang pertama mungkin tidak maksimal, karena belum adanya kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan sehingga kita perlu untuk memperpanjang (PSBB). Mudah-mudahan ke depan PSBB bisa berjalan.

Memang sih ada penurunan tingkat kerumunan di jalan, tapi belum seperti yang kita inginkan. Paling sekitar 30-40 persen penurunan itu. Mudah-mudahan yang kedua ini, mereka lebih bisa sadar.

Perpanjangan PSBB sampai kapan?

14 hari ke depan.

Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan sosial selama PSBB di Bogor?

Kalau bansos ada beberapa pintu, dari pusat, dari provinsi, dan dari daerah. Dari pusat sudah berjalan, walaupun belum maksimal. Dari provinsi juga belum maksimal. Dari kita sendiri (Pemda Kabupaten Bogor) juga ada bantuan yang distribusinya bekerja sama dengan TNI-Polri. Insya Allah akan aman.

Kalau yang dari provinsi melalui kantor pos. Memang agak sedikit tersendat penyalurannya. Pusat pun karena direct (langsung) ke penerima. Mungkin belum seperti gambaran kita. Jadi kita pikir sebelum puasa ini sudah selesai, ternyata masih banyak yang (belum menerima bantuan).

Apa saja bansos yang berasal dari Pemda Bogor dan berapa total nilainya?

Kalau kita kan menganggarkan 200.000 penerima, KK. Kita anggarkan sekitar Rp188 miliar untuk beli beras. Masing-masing KK dapat 30 kilogram.

Selain dari pemerintah daerah, ada bantuan dari pihak lain, seperti donatur misalnya? Porsinya berapa persen dari total bantuan untuk masyarakat?

Ada. Cuma kan melalui Dinas Sosial. Tidak banyak. Paling cukup untuk menambal.

Ada kabar kelurahan tempat tinggal ibu Bupati disegel warga karena Bansos tidak tepat sasaran. Benar Bu?

Itu mah beritanya tahu sendiri namanya dipolitisir pasti. Cuma memang ada RT RW yang demo ke kelurahan berkaitan dengan data yang tidak valid. Itu saja.

Jadi tidak sampai disegel?

Tidak ada.

Terkait penyaluran Bansos, ada banyak keluhan soal data tidak sinkron. Data dari RT/RW sudah disampaikan, tapi begitu bantuan turun malah beda. Bagaimana Pemda menjelaskan ini?

Kalau pemerintah pakai datanya kan data lama yang dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) sehingga tidak ada verifikasi ulang ya banyak yang salah. Ada yang sudah meninggal, ada salah sasaran, ya pasti. Cuma di bawahnya repot juga. Tapi mudah-mudahan kita terus verifikasi ulang supaya tidak terjadi lagi seperti itu.

Bagaimana proses data penerimaan manfaat yang dilakukan pusat sehingga sekarang jadi bermasalah?

Ya kan selama ini direct kan. Kalau PKH juga langsung melalui pihak ketiga. Itu sudah berjalan sih. Tapi kan tidak ketahuan kemarin ini yang sudah maju yang sudah lepas dari kemiskinan. Makanya sekarang, di setiap rumah, khusus untuk PKH kita tempel stiker supaya yang sudah maju, sudah merasa cukup jangan terima lagi. Berikan kepada yang lain, yang juga miskin. Dan Alhamdulillah efektif. Jadi yang sudah rumahnya bagus, kan malu juga kalau ditempel (stiker) sebagai penerima bantuan.

Ada langkah lain yang dilakukan Pemda Bogor?

Kalau di sini karena jumlah penduduk yang sangat banyak, terbesar se-Indonesia, Kabupaten yang paling banyak penduduknya sekitar 5,9 juta jiwa. Jadi memang konfliknya pasti banyak. Coba kita selesaikan supaya masyarakat yang berhak terima, yang tidak berhak harus mengalah. Selain itu kita juga ada bantuan-bantuan yang sifatnya insidentil seperti ATM beras yang berjalan, mobile.

Itu yang program Menteri Pertanian?

Bukan. Dari relawan. Yang menyisir kantong-kantong kemiskinan supaya menjangkau orang yang tidak makan.