Freeport tidak berarti untuk Papua

Merdeka.com - Pemerintah tengah mengkaji ulang kontrak pertambangan, termasuk juga dengan PT Freeport Indonesia. Kontrak yang bakal habis tahun 2021 itu pun kini menjadi gonjang-ganjing. Isu tak sedap menyeruak ke permukaan. Nama politikus Partai Golongan Karya juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto disebut mencatut nama Presiden dan Wakilnya.

Ketika menemui Direktur PT Freeport Indonesia, Ma’ruf Syamsuddin, Setnov begitu Setya Novanto mendapuk namanya sendiri saat kampanye dulu, mengajak pengusaha minyak tersohor, Muhammad Riza Chalid. Pertemuan itu di duga berujung keluarnya transkrip rekaman 'Papa Minta Saham'.

Terdengar begitu menyakitkan. Di tengah pertimbangan pemerintah mengkaji ulang kontrak tambang PT Freeport Indonesia, pencatutan nama dan minta jatah saham demi kelancaran investasi justru menyakiti warga Papua.

Mama Yosepha Alomang, tokoh perempuan suku Amungme, merupakan orang paling rajin menyuarakan penindasan di bumi cendrawasih ini mengatakan jika keberadaan PT Freeport sejatinya tidak memiliki manfaat bagi warga Papua. Keberadaannya justru menghancurkan kehidupan orang-orang asli Papua.

"Keberadaannya selama 53 tahun di sini tidak bertanggung jawab," ujar Mama Yosepha melalui sambungan seluler, Kamis sore kemarin. "Dia datang menghancurkan, tembaga habis, emas habis"

Berikut penuturan Mama Yosepha Alomang kepada Arbi Sumandoyo dari merdeka.com soal keberadaan PT Freeport di tanah Papua.

Bagaimana tanggapan Anda soal keberadaan PT Freeport ?

Freeport berada di Tanah Papua adalah hak mereka. Tetapi Freeport harus ada tanggung jawabnya. Keberadaannya selama 53 tahun di sini tidak bertanggung jawab. Dia datang menghancurkan, tembaga habis, emas habis. Itu Freeport harus bertanggung jawab. Kedua kami meminta, sudah 53 tahun Freeport berada di sini, pemerintah tidak bertanggung jawab. Dia punya rakyat yang datang untuk merampas hak tanah, merampas hak kekayaan dan merampas segala-galanya. Pemerintah tidak salah, sekarang pemerintah mau cuci tangan. Jika Papua meminta merdeka itu hak mereka.

Apakah selama ini keberadaan PT Freeport memberi sumbangsih bagi warga Papua ?

Sumbangan yang mereka berikan bukan sebagai hak bayar. Itu tidak ada. Itu adalah uang darah, uang kotor yang mereka gunakan untuk cuci tangan. Itu tidak baik sama sekali untuk orang Papua. Uang tidak menyelesaikan orang Papua punya perjuangan. Kekerasan yang terjadi di Tanah Papua tidak sebanding dengan itu. Memperbaiki hak berjenjang, hak tanah, hak milik itu yang harus Freeport pikir dan bayar.

Tetapi bukankah hak tanah sudah dipenuhi oleh PT Freeport ?

Hak tanah memang dipegang oleh Freeport tetapi yang bekerja di sana kebanyakan bukan orang-orang Papua. Freeport itu intinya pemerintah. Hari ini saya katakan orang Papua juga punya hak. Orang Papua itu mana begitu.

Sejauh ini bukankah PT Freeport juga mempekerjakan orang Papua ?

Tidak ada orang Papua yang murni. Tidak ada. Di sana memang tidak ada orang Papua. Orang Papua hanya kuli-kulinya.

Bagaimana dengan bantuan yang setiap tahun turun dari Pemerintah ?

Tidak tahu. Saya belum pernah lihat. Mungkin pemerintah sama saja. Kalau sekarang saya baru lihat kantor Gubernur di tanah Papua. Bupati-Bupati ini juga sama. Kalau ditanya mereka didorong. Kalau ditanya mereka cuci tangan, melempar ke orang Papua. Orang Papua yang jadi pejabat tidak ada yang pernah bicara soal tanah Papua. Mereka itu sudah dibeli.

Jadi keberadaan Bupati dan Gubernur tidak berjuang untuk tanah Papua ?

Betul itu. Mereka di beli Bupati, di beli Gubernur dan sebaliknya. Mereka punya rakyat di atas tanah Papua, tetapi rakyat yang murni pribumi asli Papua itu tidak ada.

Artinya keberadaan PT Freeport memang tidak berarti di tanah Papua ?

Iya tidak berarti untuk orang Papua. Berarti untuk orang-orang Indonesia berada dekat Freeport itu. Bukan orang Papua yang berarti. Orang Papua tidak ada berarti. Tidak ada yang menguntungkan. (mdk/arb)