Jokowi abai, KPK tak lalai

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK belum genap empat bulan. Tetapi sudah menghasilkan macam-macam kejutan. Ada kejutan yang menyenangkan, melegakan bahkan membanggakan; tetapi ada juga kejutan yang menyedihkan, membuat sesak dada, bahkan kecewa.

Yang membanggakan datang dari bidang maritim, seperti langkah Menteri Susi dalam menghadapi pencurian hasil laut. Yang melegakan juga datang dari bidang kesejahteraan, yang bergerak cepat menebar jaring pengaman kemiskinan, menyusul putusan berani bidang perekonomian untuk menghilangkan subsidi minyak.

Sedang yang mengecewakan datang dari bidang politik, hukum, dan keamanan. Presiden Jokowi sendiri kecewa, sebab untuk menenggelamkan kapal pencuri ikan saja, harus menyampaikan perintah tiga kali kepada petinggi TNI. Jokowi pun sedih, mengapa sampai terjadi warga mati sia-sia akibat tembak menembak di Pinai Papua.

Yang menyesakkan dada terjadi saat Menkopolhukam meminta kepada Kapolri agar tidak memberi izin Munas Partai Golkar di Bali. Lalu, Menkumham membuat keputusan yang bias kepentingan politik: mengesahkan salah satu pengurus PPP, tetapi menangguhkan pengesahan pengurus Partai Golkar. Sementara Mendagri dan Menteri Desa tidak malu ribut di media memperebutkan dana desa.

Belum jelas apa yang hendak dilakukan Menhan untuk meningkatkan sistem pertahanan negara. Yang terlihat, menteri ini hanya mengikuti upacara ini itu. Syukurlah, Panglima TNI terlecut oleh kekecewaan Jokowi (butuh perintah tiga kali untuk menenggelamkan kapan pencuri ikan), sehingga Basarnas yang dikomandoi sejumlah jenderal, bergerak tangkas mengatasi musibah Air Asia di perairan Selat Karimata.

Apa kabar Jaksa Agung? Masih sibuk membentuk satgas anti korupsi? Padahal, puluhan bahkan ratusan kasus korupsi menggantung di kantor-kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Sampai kapan para tersangka atau calon tersangka korupsi itu jadi mesin ATM aparat penegak hukum?

Nah, yang menyedihkan terjadi di kepolisian. Kali ini sumber masalahnya bukan pada para pejabat kepolisian, tetapi justru pada Presiden Jokowi sendiri. Sungguh menjadi kejutan luar biasa yang sangat menyedihkan, ketika Jokowi mengajukan nama Komjen Budi Gunawan kepada DPR untuk ditetapkan sebagai Kapolri.

Percayalah, tidak ada orang waras yang menyangka bahwa Jokowi akan memilih Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Pertama, sejak 2010 jenderal ini sudah teridentifikasi sebagai pemilik rekening gendut. Para perwira polisi mungkin biasa menerima rezeki di luar gaji pokok, tetapi Budi Gunawan menerima tak terkira: puluhan miliar. Dari mana dan dengan cara apa seorang jenderal polisi mendapat uang sebesar itu, kalau tidak dari menyalahgunakan pangkat dan jabatannya?

Kedua, sudah menjadi rahasia umum, bahwa KPK dan PPATK tidak merekomendasikan Budi Gunawan untuk jadi menteri. Mereka mendapat stabilo merah dari KPK dan PPATK sehingga tidak pantas menjadi menteri. “Ibaratnya tinggal satu dua langkah lagi menjadi tersangka,” kata Ketua KPK Abraham Samad.

Ketiga, sudah beredar luas kasak-kusuk di lingkungan tim kampanye Jokowi soal sepak terjang Budi Gunawan. Dia dianggap bagian dari tim sukses. Namun aksi-aksinya demikian jorok (untuk ukuran seorang perwira tinggi polisi) sehingga hal itu terendus oleh KPK dan Mabes Polri. Pimpinan KPK merisaukan integritas Budi Gunawan, sedang pimpinan Polri mencemaskan ambisinya untuk menguasai Mabes.

Namun rupanya Jokowi mengabaikan tiga hal tersebut. Ini yang membuat kecewa dan sakit hati para pendukungnya yang percaya bahwa Jokowi akan berantas korupsi. Ya bagaimana Polri akan bersih dari korupsi, apalagi mampu memberantas korupsi, jika petingginya terindikasi korupsi? Sapu kotor tidak mungkin bisa untuk bersih-bersih.

Namun para pendukung tidak bisa berbuat banyak. Meraka hanya memaklumi pernyataan Mensesneg dan Menseskab: ini hak prerogatif presiden. Hanya sekelompok masyarakat sipil saja yang gencar melancarkan protes terhadap langkah Jokowi. Untungnya suara mereka ditangkap media sehingga menjadi gema.

Yang mengherankan lagi, pada saat sebagian orang mengira usulan Jokowi itu akan ditantang habis-habisan oleh DPR, yang terjadi justru sebaliknya. Koalisi Merah Putih yang selama ini nyinyir terhadap apapun langkah Jokowi, justru pagi-pagi sudah menyatakan dukungannya kepada Budi Gunawan. Apakah ini berarti Budi Gunawan sudah berhasil membungkam mereka? Tak tahulah.

Yang pasti, kita masih bisa berharap akan keteguhan KPK, yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Semoga Jokowi bisa belajar dari kasus ini. Seperti sering dikatakannya sendiri: jangan abaikan akal sehat, jangan abaian suara rakyat. Mestinya, sebagai tetua, Megawati dan Surya Paloh ikut mengingatkan Jokowi, bukan sebaliknya. (mdk/war)