Matematika, politik, dan tuyul

Merdeka.com - Suatu ketika, Christian Stellfeldt, guru matematika ngasih soal kepada para siswa kelas 8 (setara SMP kelas 2) di kota Mannheim, Jerman: 2 partai berlaga demi 10 kursi. Gimana alokasi kursinya, bila partai A dan partai B masing-masing bersuara 50? (Catatan: angka-angka dalam tulisannya disulap buat gampang dicerna, seperti 500 jadi 50, meski begitu hasilnya tetap sama).

Ngitungnya lewat metoda kuota Hare-Niemeyer yang dipakai buat pemilu Bundestag (DPR Jerman) 1987-2006. Di tanah Paman Sam (AS) beken sebagai metoda Hamilton dan pernah digunakan buat mengalokasikan kursi House of Representatives (DPR). Sampai sekarang, metoda ini juga dipakai di Indonesia.

Dalilnya: kursi partai sama dengan perolehan suara partai kali kursi yang tersedia dibagi total suara dalam satu daerah pemilihan (dapil). Sisa kursi dibagikan ke partai-partai bersisa suara terbanyak secara berurutan. Maka, partai A dan partai B masing-masing berkursi 5.

Lalu, soalnya dikit dipersukar. Tapi, para siswa masih enteng menjawab, jika 10 kursi dipertarungkan oleh Partai A peraup 60 dan Partai B penjarah 40 suara.

Cuma, pas digubah 65 suara sawerannya partai A dan 35 suara jambretannya Partai B guna merebut 10 kursi, jawaban mereka ada sliweran. Dari sisa suara, kata sebagian, setiap partai ketambahan 1 kursi: 7 partai A dan 4 Partai B. Weleh, weleh, kok ngangkangin total kursi? Sedang sisanya bilang, sisa kursi gak usah dibagikan: 6 Partai A dan 3 Partai B. Cuma, kurang dari total kursi.

Terus sang guru kasih penyelesaian soal lewat metoda divisor d'Hondt yang pernah dipakai di pemilu Bundestag 1949-83. Kalau di tanah AS, kesohor sebagai metoda Jefferson.

Contoh ngitung pembagian kursi legislatif itu adalah cara memelekkan para murid SMP, bahwa matematika berhubungan gaib dengan politik. Sesuai program pendidikan pemerintah negara bagian (setara provinsi) Baden-Wuerttemberg tahun 2004: para siswa hendaknya dilatih buat dipersiapkan menjadi warga republik Jerman dan masyarakat Eropa serta dunia.

Guna itu, perlu pendidikan yang dapat membentuk warga yang bertanggung jawab, antara lain memiliki pengetahuan dasar tentang sistem kepartaian dan sistem pemilu Jerman.

Makanya, bukan saja cuma diajarkan dalil penghitungan suara, akan tetapi juga ganjelannya. Oleh sang guru soalnya dipermak jadi: Misal 10 kursi bancakannya 3 partai. Porsi suaranya: 90 partai A, 75 partai B dan 10 partai C. Lewat metoda kuota Hare-Niemeyer, pembagian kursinya: 5 partai A, 4 partai B dan 1 partai C.

Lalu, dengan perolehan suara yang sama, kursi dinaikkan dari 10 jadi 11. Alokasi kursinya jadi: 6 porsinya A, 5 jatahnya B dan C tangan hampa. Lho, kursi nambah, kok C malah gak kebagian?

Inilah yang disebut tuyul Alabama. Maujud di AS pada tahun 1880. Kemudian mbrojol tuyul population (1900) dan tuyul new-state (1907). Karena tuyul, maka kerjanya nggangsir kursi secara gaib. Berkatnya, metoda kuota ini diharamkan di tanah AS buat mengalokasi kursi House of Representatives. Cukup diketahui secara sst.. ssst, sehabis dikoitkan di AS, tuyul population ada nuris gak senonohan di pemilu DPR 2009.

Asosiasi Matematisi Jerman (DMV) berujar tahun 2008, politik itu ditunggangi oleh matematika. Pembagian kursi di parlemen Jerman tunduk pada matematika. Jika pemilunya padat merayap, maka nasib partai-partai tergantung pada penggunaan metoda penghitungan. Contoh ini cuma hendak bilang, matematika bukan hanya alat pembantu, tapi juga "faktornya demokrasi".

Cuma, DMV gak tahu, jika alokasi kursi DPR-RI 2014 Lampirannya UU No 8/2012 Tentang Pemilu Legislatif itu pembangkangnya matematika. Mungkin akibat UU-nya turun 11/05/2012, Jumat Kliwon, berwuku Bala, busyet buat memperbaiki apapun. Gak slametan pula. Bikin pembuat UU kesirep, hingga ribetnya di sekitar posisi duduk di toilet, kesengsem sama pornoan tuyul domestik, hingga alokasi kursi DPR semrawut. Coba kalau berwuku Maktal, berwatak baik buat memperbaiki apa saja, alokasi kursinya pastilah maujudannya formula matematika. (mdk/tts)