Menutup tampilnya dinasti baru

Merdeka.com - Tanda-tanda bahwa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah akan menjadi tersangka, sesungguhnya sudah terlihat sejak dia dipanggil sebagai saksi atas kasus tangkap tangan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, awal Oktober lalu. Namun pengumuman KPK yang menetapkan Atut sebagai tersangka kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, tetap mengagetkan.

Pertama, Atut adalah simbol besar kekuasaan absolut di tengah-tengah arus demokratisasi. Dia bukan hanya gubernur yang berkuasa di Banten selama hampir 15 tahun, tetapi juga seorang yang mewarisi tradisi jawara yang ditakuti masyarakat Banten. Dia juga representasi Partai Golkar yang pintar mengelola kekuasaan, khususnya dalam menghadapi permainan politik dan hukum.

Kedua, Atut adalah Soeharto kecil di Banten, yang selama berkuasa tidak ada orang Banten yang bisa membayangkan bawa kekuasaan Atut akan runtuh. Kekuasaan itu dibangun oleh ayahnya, Tubagus Chasan Sochib, yang ditunjuk dan dilegalisasi oleh Golkar pada zaman Orde Baru, lalu bermetamorfosis menjadi penguasa baru melalui pemilu bebas pada era pasca-Orde Baru.

Ketiga, lebih dari Soeharto, Atut mengembangkan politik dinasti. Tidak ada posisi politik penting di Banten yang tidak tersentuh oleh keluarganya: parlemen daerah, kepala daerah, birokrasi, bahkan posisi-posisi di ormas pun dipegangnya. Tidak heran jika sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah Banten, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sesungguhnya juga dikuasai oleh keluarga Atut.

Keempat, selama hampir 15 tahun berkuasa, Atut berhasil menghegemoni masyarakat Banten. Atut memang tidak memiliki "ideologi" atau "basis intelektual" untuk membius kesadaran masyarakat Banten. Tetap dia berhasil mengajarkan "nilai-nilai jawara" dan memanipulasi "nilai-nilai keagamaan" untuk meneguhkan kekuasaannya, sehingga rakyat takluk dan pemimpin masyarakat tak berdaya.

Kelima, bagi orang di luar Banten, sungguh naif di era demokrasi ini muncul dinasti politik yang nyaris tanpa kritik. Bukan tidak ada kelompok kritis di Banten. Tetapi Atut tahu cara praktis membungkam mereka. Bujuk rayu dengan uang, jika tidak mempan gunakan intimidasi, dan jika tidak mempan lagi diusir dari Banten. Akibatnya banyak orang pintar di Banten sibuk mengritisi kekuasaan di luar Banten (DKI Jakarta, Jawa Barat dan nasional) sambil menutup mata seakan tidak ada masalah di sekitarnya.

Keenam, Atut memang tidak memiliki jaringan media. Namun dia tahu betul, betapa media sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan kekuasaannya. Daya kritis masyarakat menjadi tiada arti jika tidak dipublikasi media. Maka selain menekan sumber-sumber kritis, Atut juga memberikan reward dan punishment kepada media. Dengan dana APBD, Atut rajin menebar amplop wartawan. Kepada media atau wartawan yang kritis, mereka akan tekan habis sampai sampai terbirit-birit.

Oleh karena itu, penetapan Atut, merupakan hadiah akhir tahun yang menyenangkan rakyat Banten. Mereka sudah muak dengan perilaku Atut dan keluarganya yang bergerak di semua lini. Namun selama ini mereka dibuat tidak berdaya dengan beragam cara. Bagi rakyat Banten, penetapan Atut sebagai tersangka adalah langkah awal untuk memperbaiki keadaan.

Tentu rakyat Banten tidak boleh lengah. Ada banyak kelompok yang antre untuk menggantikan Atut dan keluarganya. Mereka juga berpotensi mengembangkan politik dinasti sekaligus politik intimidasi di Banten. Keruntuhan dinasti Atut, bisa saja digantikan dengan dinasti yang lain. Tapi kemungkinan itu akan tertutup jika rakyat Banten terus mengembangkan daya kritis.

Sebab jika tidak dikritisi, kekuasaan cenderung korupsi. Hasil korupsi itu digunakan untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan. Setelah kuat dan luas, korupsinya pun semakin menjadi-jadi. Demikian lingkaran setan itu akan terus berputar. Kini KPK, sudah memutus lingkaran setan itu, rakyat Banten tidak boleh terlena lagi.