Partai Golkar, Naga yang menyusut jadi kelinci

Merdeka.com - Golkar, berdiri tanggal 20 Oktober 1964, Selasa Kliwon, berwuku Kurantil dan Naga Libra. Tanggal 7 Maret 1999, Minggu Legi, wuku Kuwalu dan Kelinci Pisces, Partai Golkar dideklarasikan. Karenanya, hari deklarasi diklaim saja sebagai hari lahirnya.

Jadi, Partai Golkar bertanggal lahir dobel. Dan ramalan koalisi dua wuku itu perlu Setgab. Partai Golkar berkelamin aneh. Golkar 1964 ngakunya bukan partai. Maka, Partai Golkar sebagai penerusnya, partai non-partai. Apa gak keliru ya, boleh ikutan pemilu?

Ginandjar Kartasasmita bilang, selama 32 tahun Golkar telah memimpin negeri ini hingga membikin pertumbuhan ekonomi Indonesia mapan. Kenapa ekonomi Indonesia akhirnya gelagapan, misteriuslah adanya. Karena kelamaan sebagai non-partai, wuku Kurantil jadi dominan. Golkar yang non-partai itu memang naga. Selama Orde Barusan, perolehan suara rata-rata di atas 60 persen, bahkan hampir 75 persen dalam pemilu 1997.

Sejak jadi partai non-partai, peraupan suaranya terus menyusut (22,4 persen 1999, 21,6 persen 2004 dan 14,5 persen 2009). Alias, kelinci hasil evolusinya. Jika gak dicegah, Partai Golkar bisa jadi semut.

Mungkin gara-gara pernah jadi naga, maka jahil, berselera tinggi, ogah dilebihi orang lain dan buruk baik hatinya, adalah watak wuku Kurantil. Jadinya, Partai Golkar itu partai terkorup pada tahun 2012, demikian rilis Seskab. Dan pernyataan Dipo Alam terbukti oleh tarikan Partai Golkar nomor buntut KPU 5. Angka ini, tegas Engkong Fengshui disebut bintang jahat, merugikan setiap orang, membawa pengaruh buruk dan menghibahkan penyakit.

Ramalan Libra menyebut salah satu gangguannya: sakit kuning. Sesuai kepulan asap kemenyan, Partai Golkar lihai mencari uang, terutama lewat spekulasi. Jika kepergok, usahakan nyogok. Kalau gagal ngemplang, ya ngampleng.

Guna mencegah kelinci ini jadi semut, maka Partai Golkar perlu santet PT (Parliamentary Threshold). 5 hingga 10 persen, usulan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham. Santet itu ibarat pajak penghasilan. Lantaran Partai Golkar berpendapatan 14,45 persen suara DPR 2009-14, maka PGK rela dipajakin 5 s/d 10 persen. Apalagi Partai Golkar itu gembrot harta karungan Orde Barusan.

Wajar, jika partai partai berpenghasilan tiarap pada mencak-mencak. Mungkin, adilnya pajak penghasilan PT itu di atas 33 persen macam muslihat cerdas di Cile lewat Allianza-Allianza yang tetap menghormati identitas masing-masing partai, bukan harus melebur seperti idamannya Ical.

Kata Ical, demi presidensialisme yang efektif, perlu mengurangi jumlah partai di DPR. Jumlahnya 4 s/d 5 saja. Partai yang berlaga di arena pemilu juga diakalin. Prinsipnya: partai jangan banyak, perusahaan silakan bejibun. Padahal, ikutannya partai dalam sistem kepartaian itu, bila partai masuk ke parlemen dan punya posisi tawar. Menetapkan jumlah partai, lewat kalkulasi matematis Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP). Bukan berdasar hitungan jari bekas cowal-cawil.

Misalnya di Camara de Diputados Cile 2009, penganut sistema presidensialista, partainya berjumlah 10. Tapi disebut dwipartai, sebab berENPP 2,2. Maklum, Alianza terkakap menguasai 48,3 persen kursi. 36 partai ada di Camara de Diputados Argentina 2011, juga presidensialista, namun multikepartaian sederhana, karena ber-ENPP 4,25. Partai terkuat meraup 44,8 persen kursi. House of Commons Inggris 2005, parlementerisme, dikerubuti 12 partai, tapi dwipartai, lantaran ber-ENPP 2,5.

Partai terbesar mendominasi 55 persen kursi. Kendati 21 partai duduk di DPR-RI 1999, tapi multikepartaian sederhana, sebab ber-ENPP 4,7. Kala itu PDIP sebagai partai perkasa ngebut 33,7 persen kursi. Ini berbeda dengan DPR 2009, ber-ENPP 6,2 dan karenanya disebut multikepartaian ekstrem, walau akibat santet PT yang lolos ke DPR cuma 9 partai. Habis, 3 partai gembrotnya baru sanggup menguasai 62,1 persen kursi. Artinya, penyederhanaan sistem kepartaian tergantung pula pada kepiawaian partai akbar merebut kursi DPR. Bukan melaknatkan kehadiran partai gurem.

Sederhana atau kagak, belum tentu mengefektifkan presidensialismenya. Sistema presidensialistanya Cile mujarab, kendati di DPR hadir 10 partai, sebab disciplinados fraksi governo afdol banget. Sebaliknya, meski Uruguay 1942-1973 itu didampingi sistem dwikepartaian, tapi presidencialismonya gak manjur. Soalnya, di dalam tubuh partai penguasa, misalnya Partido Colorado, lahir banyak sublema (faksi). Sublema-sublema ini demen selingkuh. Persis wataknya wuku Partai Golkar.

Akibatnya, fraksi governo ada indisciplina. Maka, termasuk mujurlah Partai Golkar itu, sebab Prabowo, Wiranto dan Surya Paloh, gak aksi aksian kayak faksi-faksi Partido Colorado. Mereka podo hengkango, lalu bikin mewadahi masing-masing celana kolor. Bisa jadi, Partai Golkar punya problem internal. Sering bertengkar sama sekongkolan sendiri, kutuk wukunya, berakibat penyusutan perolehan kursinya.

Lagipula, kalau sukanya selingkuh seperti dalam kasus BBM 2012, ya compang-campinglah barisan koalisi gapermen. Presidensialismenya jadi gak efektif. Berkhasiat atau loyonya presidensialisme itu juga tergantung pada posisi presiden, susduk DPR dan hubungan eksekutif dengan legislatif. Dan bukan lewat gonta-ganti UU Pemilu hanya demi santet PT.

Barangkali, buat memusatkan kekuatan di DPR, rilis Seskab bisa dijadikan acuan. Misalnya, 106 kursi Partai Golkar DPR 2009-14 dikasih bonus 36,64 persen, karena kadernya sukses ngegayus 36,64 persen. Ditanggung, idaman multikepartaian sederhana dapat terwujudkan.

Sesuai wuku Kulawu, Partai Golkar ini sering mendapat kesialan. Menjelang pemilu 2014, ketua Partai Golkar diklaim hilang (ical). Bak muksonya Joyoboyo. Tapi, wajahnya kok tetap mejeng. Konon, Sri Mulyani pernah dibikin klepek-klepek oleh antara ada dan tiadanya si dia itu.

Sebenarnya, Kresna dalam Bhagawatgita komiknya RA Kosasih pernah berujar, bahwa ada itu tiada, dan tiada itu ada. Kecuali yang ngada-ada. Lalu, tidakkah Partai Golkar sudah dibisikin oleh wuku Kurantil guna menghindari kegiatan ke arah bawah? Karena dilanggar, NKRI pun terancam. Tak dinyana, Kuala Lumpur sudah berotda-otdaan di kabupaten Sidoarjo.

Niat menagakan Partai Golkar dengan menargetkan 30 persen suara dalam pemilu 2014, bisa gak kesampaian. Partai Golkar, tulah wukunya, gak baik buat mengumpulkan orang. Mungkin, sebatas orong-orong. Persis Partai Golkar dituding sebagai partai terkorup, Ketua DPP Partai Golkar Hajrianto Tohari malah pasrah. Gak ngeyel mbantah macam PKS, yang menolak dikatain tidak tersesat dari jalan korupsinya yang benar, hingga sekarang dituduh sebagai Partai Keandilan Sapi.

Jika sudah nerimo, ikhtiar penagaan PGK bagusnya diserahkan saja kepada berkah dua sesajen. Pertama, tumpeng dang-dangan beras senilai zakat fitrah, lauknya ayam blirik dipecel. Kedua, bebek, ayam, burung dimasak bersama-sama, dimasak bebas. Kalau toh nomor urut 5 itu telah dilaknat pembawa penyakit, semoga kedua pelindungnya, Bethara Langsur dan Bethara Sadana, dapat menggayusnya menjadi gangguan yang pas. Yaitu, ical ingatan petaka masa lampaunya para pencoblos pemilu 2014. (mdk/tts)