Tahun ini biaya haji turun USD 26

Merdeka.com - Musim haji sebentar lagi. Kementerian Agama (Kemenag) selaku lembaga penyelenggara haji nasional mengklaim sudah melakukan sejumlah persiapan, mulai membahas biaya haji hingga proses pemberangkatan dan pemondokan di tanah suci nanti. Persiapan itu sekarang dibahas di DPR.

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, penyelenggaraan haji tahun ini mengalami sejumlah perubahan. Misalnya soal catering, biaya haji, dan buku-buku panduan manasik bagi jamaah.

"Itulah beberapa langkah-langkah persiapan karena kami juga akan melakukan banyak perubahan untuk 2015 dibanding tahun lalu," kata Lukman Hakim yang juga politisi PPP tersebut.

Berikut ini penjelasan Menteri Agama Lukman Hakim kepada Muhammad Taufik dan Anwar Khumaini dari merdeka.com dalam kesempatan wawancara pada Jumat (27/2) di kantornya.

Bagaimana persiapan haji tahun ini, soal biaya dan persiapan lainnya?

Alhamdulillah sekarang sedang di bahas di DPR oleh Panja BPIH. BPIH itu Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang dulu dikenal dengan ONH (Ongkos Naik Haji). Jadi mudah-mudahan bulan April nanti ini bisa disahkan berapa besaran BPIH sekarang. Kami, Kementerian Agama menangkap aspirasi yang sangat kuat di DPR untuk harganya bisa turun dibanding tahun lalu. Itulah kenapa, karena kehendak DPR yang merupakan aspirasi masyarakat yang menghendaki turunnya harga. Maka kemudian tahun ini kita turunkan 26 dolar dibanding tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu, 2014 itu 3.219 dolar yang sekarang rata-rata kita usulkan 3.193 dolar, jadi ada penurunan 26 dolar.

Nah, kami juga berterima kasih kepada DPR yang telah menyetujui untuk memberikan uang muka dalam rangka kita bisa lebih dini melakukan sejumlah persiapan. Misalnya sewa pemondokan baik di Mekkah maupun di Madinah, juga pencetakan buku-buku manasik yang harus dibagikan. Jadi kami ingin lebih awal mencetak buku-buku itu dan pencetakannya juga kami desentralisasi ke daerah-daerah, tidak memusat lagi agar para jamaah haji itu lebih awal bisa membaca buku-buku itu, sehingga dilihat dari segi sisi pembinaan bisa lebih baik, begitu. Nah, itulah beberapa langkah-langkah persiapan karena kami juga akan melakukan banyak perubahan untuk 2015 dibanding tahun lalu.

Apakah penurunan itu dimungkinkan, soalnya dolar kan lagi naik?

Jadi begini, patokan kita menentukan harga itu selalu dengan dolar, karena 94 persen dari total BPIH itu semuanya dibiayai untuk di tanah suci untuk hal-hal yang kemudian pembayarannya menggunakan dolar. Jadi selalu ketika kita menentukan BPIH itu selalu dengan dolar. Nah kemudian pada saat pendaftaran, pada saat jamaah melunasi biaya haji itu baru kemudian dikonversi ke rupiah. Karena kalau rupiah kan kita tidak bisa mengontrol.

Kalau untuk kuota haji bagaimana?

Kuota masih tetap 168.800 orang itu setelah dikurangi 20 persen dari kuota nasional kita. Jadi pengurangan 20 persen itu kebijakan Pemerintah Arab Saudi kepada semua negara di dunia karena renovasi Masjidil Haram yang dilakukan secara besar-besaran sehingga daya tampung masjid itu menyusut dan ini sudah diberlakukan sejak 2014 lalu dan akan sampai 2016 karena program renovasi Masjidil Haram ini selama tiga tahun.

Kalau untuk persiapan pemondokan bagi jamaah di Mekkah bagaimana?

Jadi betul, pemondokan sudah kita persiapkan. Hanya memang sebagian untuk Mekkah itu agak menjauh dari Masjidil Haram karena yang dekat-dekat itu banyak sekali yang dibongkar. Jadi pemondokan yang di dekat-dekat Masjidil Haram, karena akibat perluasan Masjidil Haram itu menyebabkan keluar untuk pemondokan hotel-hotel itu.

Untuk jamaah haji plus setiap tahun ada saja masalahnya. Bagaimana antisipasi tahun ini?

Iya, istilah kami PIHK atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, dulu istilahnya ONH plus, sekarang haji khusus. Ini memang masyarakat kita masih saja menjadi lahan bagi oknum-oknum tertentu yang ingin menipu. Sehingga kemudian dengan janji-janji yang tidak jelas lalu mereka banyak ditelantarkan, banyak yang merasa dirugikan. Nah, mulai tahun ini kita nanti pada waktunya, segera mengumumkan nama-nama PIHK itu, penyelenggara ibadah haji khusus itu travel-travelnya apa saja yang resmi. Sehingga kemudian masyarakat jangan lagi berhubungan dengan travel yang di luar dari yang diumumkan resmi oleh pemerintah.

Sekarang daftar-daftarnya sudah dibikin, bagaimana dengan sanksi bagi travel yang bersalah?

Karena daftar-daftar yang kami miliki itulah yang resmi, sudah mendapatkan izin dari kami, kami akan memonitor lebih ketat lagi kalau terjadi wanprestasi, katakanlah. Maka hukuman terberatnya ya kita akan cabut, tidak hanya dicabut tapi juga akan diproses secara hukum. Itu tindak pidana karena penipuan dan sebagainya, begitu.

Lalu bagaimana dengan persiapan catering?

Ya, soal catering kita juga terus tingkatkan. Sekarang ini kita betul-betul menyeleksi dengan ketat perusahaan-perusahaan catering yang menyiapkan makanan bagi jamaah haji kita. Apalagi tahun ini ada keinginan, ini belum diputus oleh DPR, tapi mudah-mudahan bisa disetujui, bahwa jamaah juga mendapatkan makanan sehari sekali selama di Mekkah yang selama ini tidak pernah ada.

Nah oleh karenanya perusahaan-perusahaan catering yang akan kita tunjuk untuk menyuplai makanan ketika jamaah ada di Mekkah, di Madinah, maupun di Arofah dan Mina itu yang memang betul-betul berkualitas. Bahkan kita wajibkan, perusahaan catering yang nanti memenangi tender, karena semuanya harus melalui tender itu harus sekurang-kurangnya ada satu set dari Indonesia. Sehingga kualitas yang menjadi perhatian itu tidak hanya gizi, tapi juga taste-nya, rasanya itu juga kita cermati yang sesuai dengan umumnya lidah masyarakat Indonesia.

Masalah haji tidak hanya muncul dari eksternal, tapi juga internal. Kalau untuk antisipasi masalah-masalah yang muncul dari internal kementerian bagaimana?

Saya sudah tekankan, wanti-wanti betul kepada internal kami di Kementerian Agama ini untuk jangan lagi mengulang kejadian kasus-kasus yang lalu. Masa lalu sudah tinggalkan menjadi bagian dari masa lalu, kita sekarang harus menunjukkan bahwa ada perubahan di Kementerian Agama, itu yang saya tekankan betul dengan cara saya membangun sistem, jadi ada pengawasan eksternal dan internal. Di internal saya meminta Inspektorat Jenderal kita untuk melakukan pengawasan lebih ketat dengan cara lebih mendahulukan preventifnya atau pencegahannya.

Jadi pencegahan lebih diutamakan ketimbang penindakan. Sejak awal saya melibatkan Inspektorat di hampir semua tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Misalnya untuk sewa rumah di Mekkah yang selama ini dilakukan oleh tim perumahan saja. Sekarang saya pecah, ada tim yang memeriksa calon-calon rumah itu dan satu tim lagi yang melakukan kontrak dan melakukan tawar-menawar harga, deal dan kemudian melakukan kontrak. Semua tim ini tidak hanya terdiri dari Direktorat PHU (Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh) saja, tetapi ada orang-orang Inspektorat Jenderal di sana.

Sehingga saya minta semua proses deal atau negosiasi dengan pemilik rumah itu harus ada rekamannya, tidak hanya video tapi juga audionya. Dan ini sudah saya terapkan sejak 2014 lalu dan ini akan terus kita lakukan sehingga pengawasan internal itu melekat. Nah yang kedua saya bekerja sama dengan BPK dengan KPK, itulah kenapa hari kedua setelah saya dilantik saya ke KPK, saya juga ke teman-teman ICW untuk mengetahui apa sih modus-modusnya, karena saya juga perlu tahu titik-titik lemah dari sistem perhajian ini seperti apa. Dan saya minta eksternal ini juga terus memantau sehingga sejak awal kita kemudian bisa mendapatkan warning dari mereka, gitu.