12 Berkas pelanggaran pidana Pemilu dinyatakan lengkap

Merdeka.com - Sebanyak 12 dari 21 berkas perkara pelanggaran pidana Pemilu 2014 dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan di pusat maupun daerah-daerah.

"Sudah siap P21 ada 12," kata Wakapolri Badrodin Haiti saat ditemui di Jakarta, Jumat (4/4).

Berdasarkan, laporan kampanye, terdapat 21 laporan pelanggaran pidana pemilihan umum (pemilu) yang dilaporkan Badan Pengawas Pemilu kepada Bareskrim Polri.

"Selama tahapan kampanye, ada 21 laporan dari 45 laporan yang dilaporakan Bawaslu pada sebelum masa kampanye," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Prastowo.

Herry menyebutkan bentuk pelanggaran itu di antaranya, kampanye di luar jadwal, politik uang, perusakan alat peraga dan lainnya.

Pelanggaran tersebut, lanjut dia, tersebar di berbagai daerah, di antaranya Sumatera Barat satu kasus politik uang, Riau satu kasus menggunakan tanda gambar selain gambar kampanye, Bengkulu tiga kasus, Jawa Tengah PNS yang ikut kampanye, di antaranya kepala desa dan ditemukan pembagian beras.

Selain itu di Jawa Timur ada dua kasus penggunaan fasilitas pendidikan, Bali satu kasus pembakaran alat peraga, Nusa Tenggara Timur dua kasus politik uang, Sulawesi Tengah satu kasus pemalsuan identitas caleg, Sulawesi Tenggara dua kasus politik uang dan Papua satu kasus kampanye di luar jadwal.

Herry mengatakan kasus tersebut tengah ditangani polda di masing-masing daerah dan Bareskrim Polri dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu.

Namun, dia mengatakan penanganan pidana pemilu sesuai dengan KUHAP yang masih dimungkinkan penghentian proses atau SP3.

"Kan ada unsur formil dan materiil, kalau dia lewat waktu, katakan dari Bawaslu ke Polrinya lewat, kami hentikan," katanya.

Dia menjelaskan proses penyidikan bisa dihentikan jika ada cacat materiil.

"Artinya, jangan tabu dengan SP3, ini bicara prosedur hukum, kami jamin profesional," katanya.

Dalam pelanggaran tindak pidana pemilu, proses penyelidikan ditangani Bawaslu, setelah itu dinaikkan menjadi tahap penyidikan di Mabes Polri karena batas waktu prosesnya hanya 14 hari.

Sebelumnya, enam laporan yang dihentikan oleh Bareskrim Polri, di antaranya dugaan pemalsuan surat oleh Raditya Benito Venansius yang dihentikan demi hukum atau kadaluarsa, dugaan kampanye di luar jadwal oleh AD Ariseno N Ridhwan dan Daniel Foluan (Gerindra) karena bukan tindak pidana pemilu dan kampanye di luar jadwal oleh Rizal Malarangeng dan Aburizal Bakrie (Golkar) karena bukan tindak pidana pemilu. (mdk/tts)