3 Anak Walkot Nonaktif Rahmat Effendi Dicecar soal Pengelolaan Aset

Merdeka.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar soal pengelolaan aset milik Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen. Tim penyidik mencecar hal tersebut saat memeriksa ketiga anak Rahmat Effendi, yakni Ramdhan Aditya selaku Direktur Utama (Dirut) Arhamdhan Ireynaldi Rizky, Irene Pusbandari selaku Direktur PT AIR, serta Reynaldi Aditama selaku Komisaris PT AIR.

Ketiganya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek dan promosi jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi yang menjerat Rahmat Effendi.

"Ketiga saksi hadir dan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MY (Mulyadi alias Bayong), tim penyidik mengonfirmasi antara lain terkait pengelolaan aset-aset dari tersangka RE (Rahmat Effendi)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (28/3).

Selain ketiga anak Rahmat Effendi, tim penyidik juga memeriksa Kadispenda Kota Bekasi Aan Suhanda, Camat Cisarua Deni Humaedi Alkasembawa, dan seorang PNS bernama Engkos. Terhadap ketiganya, tim penyidik mendalami mengenai aliran uang yang diterima Rahmat Effendi.

Tak hanya itu, tim penyidik KPK juga mencecar ketiganya mengenai aset-aset yang dibeli dari aliran uang diduga hasil rasuah tersebut.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan aliran sejumlah uang yang diterima oleh tersangka RE dari para camat di Kota Bekasi dan dugaan adanya pembelian aset dari penerimaan uang-uang tersebut," kata Ali.

KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) alias Pepen dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat. Selain Pepen, KPK menjerat delapan tersangka lainnya.

Delapan tersangka lain yakni Camat Rawa Lumbu Makhfud Saifudin (MA) Direktur PT MAM Energindo Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi (SY). Mereka dijerat sebagai pihak pemberi.

Kemudian Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Kati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL). Mereka dijerat sebagai pihak penerima bersama Rahmat Effendi.

Penetapan tersangka terhadap mereka berawal dari operasi tangkap tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK pada Rabu, 5 Januari 2022 hingga Kamis, 6 Januari 2022 di Bekasi dan DKI Jakarta. Tim penindakan KPK mengamnkan 14 orang beserta uang. Uang yang diamankan di antaranya uang tunai sebesar Rp 3 miliar dan Rp 2 miliar dalam bentuk tabungan.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com