AAO BRI dan Debitur Ditahan atas Kasus Kredit Fiktif Rp10 Miliar

Merdeka.com - Seorang Associate Account Officer (AAO) dan debitur Bank Rakyat Indonesia (BRI) dijebloskan ke penjara oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Mereka diduga melakukan kredit fiktif. Atas tindak pidana korupsi yang dilakukan, BRI dirugikan hingga Rp10 miliar.

Penahanan terhadap karyawan dan debitur BRI atas kasus kredit fiktif ini dilakukan penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya. Tersangka atas nama Nanang Lukman Hakim selaku mantan AAO pada PT BRI (Persero) di Surabaya dan Lanny Kusumawati selaku debitur dijebloskan ke Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Kepala Kejari (Kajari) Surabaya, Anton Delianto mengatakan, kedua tersangka ditahan penyidik setelah sebelumnya sempat dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam kasus dugaan pengajuan kredit fiktif di BRI Surabaya.

"Kredit fiktif yang dilakukan kedua tersangka, kerugian negaranya sebesar Rp10 miliar," katanya, Selasa (18/6).

Anton menjelaskan, kasus ini berawal pada 2018 BRI di Surabaya. Saat itu, terdapat proses pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Ritel Max. Co kepada sembilan debitur. Pemberian kredit ini diberikan oleh tersangka Nanang yang saat itu menjadi AAO. Dalam proses pemenuhan persyaratan kredit, Nanang diduga bersekongkol dengan Lanny untuk membuat kredit fiktif.

Modusnya, identitas debitur, legalitas usaha SIPUPP dan TDP debitur diduga sengaja dipalsukan. Kemudian adanya dugaan mark up agunan dan penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan kredit.

"Dalam hal ini, Nanang tidak melaksanakan tugasnya sebagai AAO yang seharusnya melakukan pengecekan atas syarat kredit," jelasnya.

Mantan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pasuruan ini menambahkan, proses pemberian kredit yang dilakukan tersangka bertentangan dengan pedoman pelaksanaan kredit ritel PT BRI. Bahkan dari kasus ini kerugiannya diduga sebesar Rp10 miliar.

Atas kasus ini, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.