Alasan Kuat Jokowi Harus Terbitkan Perppu KPK

Merdeka.com - Polemik Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) masih terus bergulir. Presiden Joko Widodo terus didesak menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Hal ini tak henti digaungkan oleh koalisi masyarakat sipil yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Save KPK. Mereka menilai lahirnya UU KPK hasil revisi merupakan ancaman bagi lembaga itu sendiri.

"Kami (Koalisi Save KPK) menuntut agar presiden menerbitkan Perppu tersebut," tegas Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi di Kantor YLBHI, kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (6/10).

Di samping itu, Koalisi Save KPK juga meminta agar jajaran pemerintah mendukung langkah presiden untuk menerbitkan Perppu. "Untuk membatalkan UU KPK (hasil revisi) dan kembali memberlakukan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ucap Fajri.

Menurut Fajri, ada beberapa alasan yang semakin menguatkan pihaknya untuk mendesak presiden menerbitkan Perppu. Misalnya, UU KPK hasil revisi, menurutnya, bermasalah secara formil. Sebab, kata Fajri, revisi UU KPK tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019.

"Selain itu, dalam proses pembahasannya tidak melaksanakan tahap penyebarluasan dokumen terkait," ungkap Fajri.

Padahal, ia melanjutkan, penyebarluasan dokumen draf UU merupakan amanat dari Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.

Di samping itu, kata Fajri, UU KPK hasil revisi tersebut memiliki masalah dalam substansi. Masalah tersebut misalnya di dalam UU KPK memuat adanya Dewan Pengawas (DP).

Selain juga adanya pasal bermasalah lain seperti kewenangan KPK menerbitkan SP3, hingga mencabut status penyidik pada pimpinan KPK. Ditambah juga dengan tidak dilibatkannya KPK dalam proses pembahasan revisi UU KPK.

"Harusnya ini dipahami oleh DPR dan pemerintah, KPK adalah (lembaga) yang menjalankan UU tersebut di masa mendatang, lalu kenapa tidak dilibatkan?" tandasnya.

Reporter: Yopi Makdori (mdk/did)