Anggaran BIN tahun 2016 menyusut, Sutiyoso minta jadi Rp 3,7 T
Merdeka.com - Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) Sutiyoso menggelar rapat dengan Komisi I DPR. Rapat ini membahas anggaran operasional BIN tahun 2016 yang menyusut. Sutiyoso pun meminta anggaran ditambah hingga Rp 3,7 triliun.
Sutiyoso menilai alokasi anggaran yang diberikan pemerintah senilai Rp 1,592 triliun dalam RAPBN 2016 tidak mencukupi untuk menunjang kinerja BIN. Bahkan anggaran ini lebih sedikit dari tahun 2015 yang mencapai Rp 2,6 triliun.
"RAPBN tahun 2016 BIN tercatat Rp 1,592 triliun, jumlah ini menyusut dari 2015 sebesar Rp 2,6 triliun," kata Sutiyoso usai rapat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/9).
-
Bagaimana Suswono ingin mengatasi masalah daya beli warga di Jakarta? 'Ini juga ada korelasinya dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi. Tentu hal seperti ini lah yang menjadi pemikiran kami bersama Pak RK tentu saja sebagai calon gubernur, untuk bagaimana agar pasar-pasar yang sudah ada ini bisa diramaikan,' ungkapnya.
-
Siapa yang melatih intelijen Indonesia? Tak lama kemudian, agen-agen Mossad mulai melatih dinas intelijen Indonesia dan sejumlah personel militer.
-
Bagaimana Gus Ipul mendorong kinerja ASN Pasuruan? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Bagaimana Cak Imin ingin meningkatkan pembangunan di Indonesia? Cak Imin mengusulkan membangun 40 kota lain untuk ditingkatkan levelnya agar menyamai Jakarta.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Bagaimana Jokowi berharap JAPINDA dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia? 'Agar lebih banyak lagi tenaga terampil Indonesia yang bisa masuk ke Jepang,' ungkap Jokowi.
Karena itu, dalam rapat kali ini dirinya meminta tambahan anggaran BIN untuk tahun 2016 senilai Rp 3,7 triliun. Angka ini lebih besar Rp 700 miliar dibanding permintaan Kepala BIN sebelumnya Marciano Norman yang menganggarkan Rp 3 triliun.
"Ada tambahan anggaran yang kita ajukan sebesar Rp 3,7 triliun. Jumlah segitu untuk kebutuhan di tahun 2016. Pada tahun lalu kepala BIN yang lama meminta tambahan sekitar Rp 3 triliun dan sudah disepakati oleh DPR," kata Sutiyoso.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, kenaikan sebesar Rp 3,7 triliun sedang diperjuangkannya bersama Komisi I DPR. Menurut dia, Komisi I DPR setuju dengan nominal Rp 3,7 triliun, sehingga tinggal meminta persetujuan dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
"Ya pastilah kita harapkan tambahan, BIN dan Komisi I DPR sedang memperjuangkan agar diterima," terangnya.
Adapun klasifikasi peningkatan anggaran BIN didasari bahwa tugas intelijen perlu diperluas di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satunya dengan menambah jumlah personel BIN.
"Karena BIN di Amerika mengurus dalam dan luar negeri dengan adanya CIA dan FBI, negara lain juga begitu. Sedangkan di Indonesia dijadikan satu, padahal tugas dan tanggung jawab luas sehingga tidak masuk asal kalau pembiayaannya sekian," jelasnya.
"Masalah anggaran juga dalam jumlah personel BIN yang sangat kurang, selama ini kurang terdeteksi dengan baik karena yang seharusnya kebutuhan 5.400 sekian dan sekarang hanya 1.900 sekian. Itu sudah kurang sekali," ungkapnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran Kementan untuk tahun 2025 mengalami pengurangan dibandingkan tahun 2024, meskipun peran Kementan sangat vital.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyentil Menhan Prabowo Subianto soal pembelian alutsista bekas senilai Rp700 tahun.
Baca SelengkapnyaBambang Susantono meminta tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,5 triliun untuk Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaWakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca SelengkapnyaPrediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar di 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo bersyukur kemampuan diplomasi Indonesia bisa membuat tidak terlibat dalam konflik negara lain.
Baca SelengkapnyaThomas Lembong menyinggung soal kenaikan anggaran pengadanaan alutsista Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaAda kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca SelengkapnyaBelanja untuk penanganan iklim setara 3,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Selengkapnya