Atasi Karhutla di Sumsel Standar Covid-19, Satgas Dilarang Boncengan

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan tahun ini mengikuti protokol kesehatan. Hal ini untuk mencegah munculnya klaster baru penyebaran Covid-19.

Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengungkapkan, skema standar kesehatan mesti dilakukan karena penularan masih rentan terjadi di masa pandemi. Sebanyak 240 personel Manggala Agni akan bergabung dengan satgas lainnya yang mencapai ribuan personel.

"Mereka nantinya akan bergabung, apalagi ketika sosialisasi dengan masyarakat, rentan terjadi penularan," ungkap Ferdian, Selasa (30/6).

Orang lain juga bertanya?

Menurut dia, penanganan karhutla tahun ini lebih berat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Karena itu setiap satgas akan dibekali alat pelindung diri seperti masker dan hand sanitizer ketika bekerja. Mereka juga dilarang berboncengan motor menuju lokasi kebakaran.

"Tahun ini memang berat karena risiko petugas di lapangan lebih besar. Satu motor hanya digunakan untuk satu orang, tidak boleh berboncengan," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, pihaknya menggelontorkan anggaran sebesar Rp45 miliar dalam upaya penanganan karhutla. Dana itu dibagi di sepuluh daerah rawan karhutla dengan nominal berbeda.

Di antaranya Ogan Komering Ili mendapat Rp8 miliar, Ogan Ilir dan Banyuasin masing-masing Rp7 M, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Banyuasin, dan Muara Enim mendapat Rp5 M per daerah, kemudian Ogan Komering Ulu Timur Rp4 M, Ogan Komering Ulu Rp2 M, serta Musi Rawas dan Musi Rawas Utara masing-masing dibantu Rp1 M.

"Bantuan digunakan membeli alat tak habis pakai, misal peralatan pemadam, alat pengukur udara (ISPU), atau lainnya. Sedangkan gaji satgas tanggung jawab daerah masing-masing," kata dia.

Untuk memudahkan koordinasi dan optimalisasi kerja, seluruh kepala daerah ditunjuk sebagai komandan satgas. Setiap korporasi juga wajib menyiapkan personel dan alat pemadam untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di lahan konsesi atau sekitar.

"Puncak kemarau diprediksi Agustus dan September, harus siap menghadapinya," pungkasnya.

(mdk/eko)