Bagikan Dana PKH, Jokowi Sebut Masyarakat Jangan Kaget Dapat Rp 3,6 Juta

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 1.115 keluarga penerima manfaat di Ciracas, Jakarta Timur. Penyaluran bansos tersebut merupakan tahap pertama di tahun 2019.

Jokowi mengatakan ada peningkatan dana bansos PKH pada tahun ini dari Rp 5,4 triliun menjadi Rp 32,65 triliun. Jumlah penerima PKH pun ditambah menjadi 10 juta keluarga.

"Jangan kaget, biasanya (dapat) Rp 1,89 juta (per tahun), nanti ada yang dapat Rp 3,6 juta, ada yang Rp 2,7 juta. Artinya tambahan itu sangat banyak sekali, ada yang dua kali lipat, ada yang satu setengah kali lipat," kata Jokowi di GOR Ciracas Jakarta Timur, Kamis (10/1).

Jokowi mengatakan peningkatan anggaran PKH tahun ini, merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dia mengingatkan bahwa dana PKH harus digunakan sesuai ketentuan.

"Beli ikan boleh, beli sepatu anak boleh, beli baju sekolah gede. Beli rokok untuk suami enggak boleh. Untuk bayar listrik juga enggak boleh," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Pemerintah Jokowi-JK menaikkan alokasi dana Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi Rp 38 triliun pada 2019. Alokasi ini meningkat dua kali lipat jika dibandingkan dengan alokasi anggaran dalam APBN 2018 sebesar Rp 19 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan alokasi ini bukan karena menjelang tahun politik. Namun lebih kepada penyesuaian setelah enam tahun terakhir tidak dilakukan perubahan.

"Ini Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 2019, 10 juta keluarga anggaran dinaikkan dua kali lipat. Ini bukan soal Pemilu, tapi sejak 2012 memang belum di-adjust dengan inflasi," ujar Sri di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1).

Pembangunan manusia melalui pemberian PKH merupakan salah satu upaya pemerintah menekan angka kemiskinan. Selain melalui PKH, dalam hal pembangunan manusia pemerintah juga mengalokasikan dana Rp 500 triliun untuk pendidikan.

"Untuk pendidikan hampir Rp 500 triliun sendiri hanya untuk pendidikan, tapi yang eksekusi itu di berbagai institusi dan Pemda. Jadi, ini bukan hanya masalah uang, tapi koordinasi antara pusat dan daerah serta Kementerian," tutur dia.

Reporter:Lizsa Egeham