Bamus ingin proses uji kelayakan calon Kapolri dilakukan secepatnya

Merdeka.com - Dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus), DPR akan mempercepat proses fit and propertest calon tunggal Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian. Bamus langsung menyerahkan proses uji kelayakan itu ke Komisi III DPR.

Anggota Bamus dari Fraksi PPP Arsul Sani menjelaskan, awalnya rapat Bamus membacakan surat dari Jokowi terkait pengajuan Tito. Kemudian, dalam rapat Bamus, semua fraksi sepakat bahwa untuk tindaklanjut diserahkan ke komisi III DPR.

"Tentu kami harus rapat pleno Komisi III DPR. Tadi semangat yang berkembang di Bamus, diminta agar komisi III bisa menyelesaikan soal Kapolri ini secepat-cepatnya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/6).

Menurut anggota komisi III DPR ini, harus dipastikan dahulu apakah syarat administrasi terkait Tito sudah lengkap atau belum. Hal tersebut sebelum diproses dalam rapat pleno komisi.

Dia juga menjelaskan, dalam tahap awal, akan diumumkan ke publik melalui media terkait calon tunggal Kapolri tersebut. ‎"Nanti kita lihat ada masukan enggak dari masyarakat," tuturnya.

Selanjutnya, dijadwalkan pula terkait agenda mengundang beberapa instansi terkait. Beberapa di antaranya bisa PPATK‎, KPK, dan Kompolnas.

"Langkah berikutnya komisi III meminta keterangan dari lembaga penegak hukum terkait," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menjelaskan, kemungkinan besar Selasa (21/6) besok pihaknya akan meminta rekam jejak tito kepada PPATK, KPK, dan Kompolnas. Kemudian sore pada hari itu juga, jika tak ada aral melintang, komisi III akan mengunjungi rumah Tito. Jika tahapan tersebut bisa berlangsung cepat, hari Rabu bisa segera dilakukan fit and propertest.

"Mendengar visi misi calon, mau dibawa ke mana Polri ke depan, dan terpenting, pembenahan internal," ujar Bambang

‎Bambang mengakui bahwa di antara para pimpinan komisi III, masih belum mencapai kesepakatan terkait jadwal fit and propertest. Ada yang ingin setelah Lebaran, ada pula yang rampung sebelum bulan Ramadan berakhir. Sedangkan dia sendiri berharap sebelum Lebaran. ‎

"UU kepolisian hanya berlaku 20 haru. Yang kita khawatirkan karena itu Minggu kecepit. Karena begitu masuk 18 Juli masuk, 28 reses. Kita khawatir kesulitan mengumpulkan anggota melakukan FNP. Sehingga masa surat presiden akan kadaluarsa dan kemudian juga Kapolri yang lama juga sudah memasuki masa pensiun," pungkasnya. (mdk/rnd)