Bantuan Pemerintah Terkendala Data, Pemkot Tangsel Salurkan Bansos dari Sumbangan
Merdeka.com - Hingga perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bantuan sosial (Bansos) warga terdampak Covid-19 di Tangerang Selatan baru diserahkan kepada 5.300 warga terdampak.
Adapun bantuan tersebut, berupa paket sembako, yang bersumber dari sumbangan corporate social responsibility (CSR), dari berbagai institusi dan perusahaan yang diterima Pemerintah Kota Tangsel.
Kepala Dinas Sosial Wahyunoto Lukman mengklaim, sampai Kamis (30/4) kemarin, bantuan paket sembako itu disalurkan kepada 5.300 warga terdampak Covid-19 melalui Baznas.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Siapa yang berhak menerima Bansos PKH? Contohnya, BPNT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara PKH menyasar keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil atau anak yang masih bersekolah.
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
"Kami bekerjasama dengan Baznas menyalurkan paket sembako melalui kecamatan. Sambil menunggu penyaluran Bansos dari Kemensos dan Provinsi Banten," katanya, Sabtu (2/5).
Dia mengaku, terhambatnya bansos dari anggaran Kemensos dan Provinsi Banten, karena persoalan data calon penerima. Menurutnya, saat ini rencana bansos yang akan diberikan dari Pemerintah Provinsi Banten, masih dalam proses.
Nantinya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Provinsi Banten, akan disalurkan melalui Bank Jabar Banten (BJB) syariah. Dengan nominal bantuan Rp600 ribu per bulan, per KPM.
"Bansos Provinsi ini, pengambilannya dapat dilakukan baik dikantor Cabang Bank Jabar Banten Syariah maupun di unit kas keliling yang ditempatkan di kantor kelurahan tempat penerima Bansos terdaftar," jelasnya.
Sementara rencana Bansos yang disalurkan melalui anggaran Kemensos, dipastikan baru akan turun ke masyarakat Tangsel, pada Senin 4 Mei 2020.
"Untuk warga yang terdampak Covid-19, yang diusulkan oleh RT/RW ,Lurah dan Camat baru akan didistribusikan mulai Senin 4 Mei besok, Bansos ini langsung dikirim ke alamat rumah masing-masing penerima oleh jasa pengiriman paket," ujarnya.
Wahyu menerangkan, selain paket sembako bantuan CSR yang telah didistribusikan dan akan disalurkan oleh Kelurahan masing-masing. Ada juga paket bahan pangan berupa beras, sebagai lumbung pangan yang dititipkan di kelurahan se kota Tangsel,
"Kami telah titipkan beras lumbung pangan, untuk menjamin ketersedian bahan makanan yang serta merta dapat diberikan kepada warga yang membutuhkan. Semoga ini dapat meringankan beban warga yang terdampak wabah Covid-19," jelasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur
Baca SelengkapnyaPembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaTeguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaBansos beras rencananya akan dibagikan selama 6 bulan dari Januari-Juni 2024.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 pada bulan November 2024 melalui program PKH, BPNT, dan PIP.
Baca SelengkapnyaRieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaGanjar menegaskan tidak akan menghentikan program tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Ngabalin, kehadiran empat menteri disidang sengketa pemilu di MK perjelas soal bansos
Baca Selengkapnya