Banyak korupsi di Indonesia, Fahri Hamzah minta Jokowi tanggung jawab
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggungjawab atas maraknya tindak korupsi di Indonesia. Karena menurutnya setiap hal yang ada di negara ini adalah tanggung jawab Presiden.
"Kalau makin banyak (korupsi) Presiden ikut bertanggungjawab atau tidak? Penanggung jawab semual hal di republik ini Presiden. Enggak usah korupsi, orang maling duit sejuta dua juta, kalau ada kambing kelaparan aja tanggung jawab Presiden. Kalau ada ternak aja kekurangan air tanggung jawab Presiden," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/9).
"Kalau Presiden menganggap pemberantasan korupsi bukan urusan dia, ya ngapain jadi Presiden. Terus pemberantasan korupsi urusan siapa dong? Urusan Johan Budi? Febri Diansyah? Enak aja. Ini korupsi masalah besar," tambah politisi PKS ini.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Bagaimana DPR mendorong Polri untuk menuntaskan kasus FP? Selanjutnya, Sahroni terus mendorong Polri agar menuntaskan kasus ini dengan menangkap pelaku utama, yaitu FP.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
Fahri menjelaskan, Presiden juga harus menghargai dan kinerja DPR terutama pansus angket KPK yang telah berusaha memperbaiki sistem pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, dia meminta Jokowi menindaklanjuti hasil temuan pansus angket KPK.
"Presiden juga harus terbiasa menghargai kerjaan DPR. Kalau ada temuan di sini ya kerjain dong. Jangan mentang-mentang semua partai sudah kena pegang, jangan dong," pungkasnya.
Sebelumnya, pansus angket di akhir masa kerjanya juga berharap bisa melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapat itu guna memaparkan temuan-temuan pansus terhadap KPK.
"Sebelum kami nanti melaporkan ke paripurna hasil temuan pansus angket KPK akan kami sampaikan kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Agar presiden bisa mengkaji dan mempelajari temuan yang dilakukan pansus angket KPK," kata Wakil Ketua pansus angket KPK, Masinton Pasaribu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/9).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaSoal kebocoran-kebocoran anggaran kembali disinggung Prabowo dalam pidato perdananya usai dilantik.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaCapres PDIP Ganjar Pranowo menyoroti masalah indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang merosot di 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaPerlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca SelengkapnyaNawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya