'Berantas teror, pemerintah jangan tunggu revisi UU Terorisme'
Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto mengecam tindakan terorisme yang menewaskan satu orang anggota polisi Aiptu M Sigalinging yang tengah berjaga di Mapolda Sumatera Utara pukul 03.00 WIB. Anggota polisi tersebut tewas dengan luka tusukan dibeberapa bagian tubuh.
"Kalau teroris Sumut, ini tindakan yang sangat keji yang harus kita berantas. Dan tentu kita harapkan bahwa TNI dan Polri sekarang sedang kerja keras dan kita harapkan bisa selesai," ujar Novanto di Kediamannya, Jakarta, Minggu (25/6).
Novanto menegaskan, masalah teroris harus benar-benar diwaspadai oleh masyarakat dan pemerintah. Dia mengajak semua stakeholder bersama-sama menumpas tindakan terorisme.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Bagaimana cara mencegah terorisme di Indonesia? Di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban terorisme ini, Anda bisa membagikan cara mencegah radikalisme di media sosial. Hal ini penting dilakukan agar tindakan terorisme bisa diminimalisir atau dihilangkan.
-
Bagaimana DPR mendorong Polri untuk menuntaskan kasus FP? Selanjutnya, Sahroni terus mendorong Polri agar menuntaskan kasus ini dengan menangkap pelaku utama, yaitu FP.
-
Kenapa DPR mendukung Atase Kepolisian? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
"Masalah teroris ini, saya rasa harus betul-betul masyarakat harus waspadai. Dan kita akan bersama-sama menumpas kejahatan-kejahatan yang sangat kejam ini," tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah memberantas tindakan terorisme. Sebab tindakan tersebut mengganggu pergerakan ekonomi, politik dan kepentingan nasional.
"Kalau ada yang terkait teror kita tentu dukung pemerintah karena sangat mengganggu ekonomi, politik dan kepentingan nasional. Yang paling penting kita perlu berhati-hati juga jangan sampai salah tangkap kemudian kriminalisasi, semacam itu.
Sementara itu, Fadli mengatakan pemerintah tidak harus menunggu pembahasan revisi undang-undang terorisme selesai dalam memberantas teroris. Dengan undang-undang yang ada saat ini, sudah cukup kuat untuk memberi efek jera tindakan terorisme.
"Kan jaringannya sudah diketahui, siapa dan dimana saja titiknya. Tentu harus ada pendekatan persuasif dan tindakan kalau tidak mau berubah. Saya rasa kalau yang menyangkut kepentingan nasional sudah ada dari undang-undang yang sudah ada sekarang pun sudah bisa dilakukan, tidak harus dengan menunggu revisi uu terorisme," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaMa’ruf menyampaikan, media sosial dapat dimanfaatkan sejumlah pihak untuk memecah belah umat.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca SelengkapnyaMenurut Zainal, upaya merevisi UU Pilkada dalam rapat digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR hari ini menjadi alarm tanda bahaya bagi demokrasi.
Baca SelengkapnyaPuan mengapresiasi penangkapan 3 terduga pelaku teroris di Kota Batu, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.
Baca SelengkapnyaYenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.
Baca Selengkapnya