BPK dan DPR Gelar Sosialisasi Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama DPR menggelar kegiatan sosialisasi dengan mengangkat tema "Optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara" bertempat di Gedung Gradika Bhakti Praja, Selasa (23/5).

Kegiatan ini menghadirkan keynote speaker Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun, serta narasumber Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Karyadi dan dipimpin Wakil Wali Jota Pasuruan Adi Wibowo.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan apresiasinya atas langkah-langkah yang ditempuh oleh BPK yang bekerja sama dengan DPR RI dengan menginisiasi penyelenggaraan sosialisasi ini. Gus Ipul mengungkapkan kegiatan ini menjadi bekal penting dalam rangka melaksanakan tugas dan program-program pembangunan Kota Pasuruan.

"Saya bangga hari ini Kota Pasuruan dipilih sebagai tempat pertemuan sosialisasi Optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas Keuangan Negara. Ini merupakan kesempatan untuk kita semua khususnya teman-teman ASN di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan untuk mendengarkan secara langsung dan mengambil inspirasi untuk kemudian diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari," ungkap Gus Ipul.

Gus Ipul juga mengatakan sosialisasi ini menjadi cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem keuangan negara.

"Harapannya ini semua akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada negara dan masyarakat dalam rangka mewujudkan Pasuruan Kota Madinah," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menyampaikan bahwa Pemkot Pasuruan telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI tiga kali secara berturut-turut yang merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras dan sinergi yang baik dari seluruh legislatif, eksekutif, dan stakeholder dalam menciptakan iklim keuangan yang transparan.

"Syukur Alhamdulillah selama tiga tahun terakhir berturut-turut telah mendapatkan opini WTP dari BPK. Saya ajak para ASN untuk terus berprestasi, setiap rekomendasi yang diberikan dari BPK, temuan-temuan itu kita bahas didalam rapat dan membuat perencanaan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti," terangnya.

Dalam pemaparan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menjelaskan, BPK sebagai mitra lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri. Bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pusat dan daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK merupakan bagian untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

"Sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai anggota komisi XI DPR RI pada bidang keuangan dan pembangunan yaitu untuk membangun akuntabilitas di pemerintah kota. BPK sebagai salah satu mitra kerja DPR RI menjadi salah satu pemegang kunci mengenai akuntabilitas. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan terkait peran BPK dan DPR, bagaimana tugas dan tanggung jawabnya," paparnya.

Melalui hasil pemeriksaan BPK tersebut, DPR dan DPRD menjalankan hak budget dan pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk kemudian menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK antara lain dengan menggunakan hak legislasinya.

"Semua laporan audit BPK terhadap seluruh kementerian dan lembaga itu diserahkan kepada DPR dalam rangka hubungan tata negara karena BPK adalah tinggi negara, hubungannya sederajat. Dalam hal ini, yang me-review laporan adalah badan akuntabilitas negara yang ada di DPR untuk diserahkan kepada komisi-komisi sebagai bahan rapat apabila ditemukan temuan-temuan," jelas Misbakhun.

Dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat terjalin dialog positif antara BPK, DPR, dan Pemerintah Kota Pasuruan untuk bersama-sama mendorong optimalisasi transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, serta meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran BPK dan DPR dalam rangka terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik. (mdk/hrs)